Blogroll

Akrab Senada, adalah Aktif dan rajin belajar sejarah nasional dan dunia. merupakan kumpulan pemikiran, program, dan materi pelajaran dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Sejarah khususnya tingkat SMA.

Umroh

Masjid Nabawi, Saat melaksanakan umroh tahun 2010 sebagai wujud rasa syukur atas rizki yang kami terima .

Presentasi Pendampingan implementasi Kurikulum 2013

Saat mempresentasikan Kurikulum 2013 dalam acara pendampingan implementasi Kurtilas.

IN 2014

Ketika mengikuti pelatihan Instruktur guru sejarah tingkat nasional di Cianjur tanggal 9 - 15 Juni 2014.

TTS Interaktif

Menggunakan Teka Teki Sejarah Interaktif sebagai media pembelajaran.

Bersama Sejarawan Nasional, Anhar Gonggong

Memperingati Hari Sejarah Nasional

Minggu, 02 April 2017

Daendels

Kamis, 30 Maret 2017

Pergerakan nasional

Pergerakan nasional

Pergerakan nasional merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Faktor utama dari pergerakan nasional adalah Politik Etis.

Latar Belakang Pergerakan Nasional
Politik Etis (Balas Budi)
Sejak diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia, negeri Belanda memperoleh keuntungan tang luar biasa. Namun sistem tanam paksa ini dikecam kaum moralis-liberal di Belanda. Diantaranya adalah
 Conraad Theodore Van Deventer. Ia adalah penganjur politik Etis. Pada tahun 1899, Van Deventer dalam majalah De Gids menyebutkan jutaaan uang yang dihasilkan oleh Indonesia untuk negeri Belanda adalah satu hutang budi (Een Eeruschuld) bagi bangsa Belanda. Hutang budi ini harus dibayar oleh pemerintah Belanda dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kritikan Van Deventer mendapat tanggapan positif dari Ratu Wilhelmina terbukti dari pidatonya yang di beri judul Haluan Etika / Politik Etis untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi perlu di berlakukan 3 program yaitu Irigasi (pengairan), Emigrasi(perpindahan penduduk), dan Edukasi (pendidikan). Dari ketiga program tersebut pendidikan merupakan program yang sangat penting.
 

Namun Pelaksanaan 3 program yang lebih dikenal dengan istilah Trilogi Van Deventer ini diselewengkan oleh pemerintah Belanda menjadi Politik Assosiasi. Artinya, politik Assosiasi ini pelaksanaannya hanya menguntungkan pemerintah Belanda ini terlihat dalam pelaksanaan Trilogi Van Deventer sebagai berikut :
a.    Edukasi (pendidikan) dilaksanakan hanya untuk menghasilan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda.
b.    Irigasi (pengairan) dilaksanakan hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-penguusaha Belanda.
c.    Emigrasi /Transmigrasi (perpindahan penduduk) dilaksanakan hanya untuk  tenaga  erja yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa.

Walaupun Belanda telah melaksanakan Trilogi Van Deventer, tetapi belum dapat mengubah nasib bangsa Indonesia. Namun, di bidang pendidikan bangsa Indonesia memperoleh sedikit kemajuan. Misalnya diperbolehkannya bangsa Indonesia belajar di perguruan tinggi, walaupun ktetntuan ini hanya berlaku bagi golongan tertentu. Namun kesempatan yag sedikit ini telah melahirkan golongan intelektual (terpelajar).

 
Golongan terpelajar dan profesional adalah orang yang pertama menyadari akan nasib bangsanya, penderitaan, kemiskinan dan kebodohan yang dialami bagsa indonesia di akibatkan oleh penjajahan yang panjang. Mereka telah menemukan kesalahan sejarah bangsanya dalam menghadapi Belanda, seperti :
a.    perjuangan masih bersifat kedaerahan
b.    terlalu terpusat menggantungkan diri pada seorang pemimpin
c.    tidak teorganisir
d.    tujuan mereka tidak jelas.

Golongan terpelajar menyadari untuk mempercepat proses tercapainya Nasionalisme Indonesia perlu di bentuk organisasi modern sebagai wadah perjuangan.

Pergerakan Nasional lahir dan berkembang karena beberapa faktor yaitu :

 a. Faktor Internal (dari dalam)

1)    Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan akibat penderitaan yang dialami rakyat
2)    Munculnya golongan terpelajar (elite nasional) akibat pelaksanaan politik       etis
3)    Mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang

b. Faktor Eksternal (dari luar)

1)     
 Kemenangan Jepang atas Rusia (1904-1905)
2)     
 Terpengaruh oleh gerakan nasional di negara lain, seperti :

1.       Gerakan Kemerdekaan rakyat India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi
2.      
 Gerakan Turki Muda yang dipimpin Musthapa Kemal Pasha (Kemal Ataturk)
3.      
 Gerakan Kemerdekan di Philipina dibawah  pimpinan Yose Rizal
4.      
 Revolusi Cina (1911) yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen

3)    Pengaruh  ucapan Presiden AS. Woodrow Wilson, “Bangsa-bangsa yang  masih terjajah agar menentukan nasibnya sendiri"

Pergerakan nasional itu  memunyai sifat /ciri-ciri perjuangan yang berbeda  dengan perjuangan bangsa indonesia sebelumnya

Sifat / ciri pergerakan nasional itu antara lain :

a.    Pergerakan bersifat kebangsaan/ nasional
b.    Pergerakan menggunakan sistem organisasi teratur, dan tidak terpusat ada pimpinan
c.    Pergerakan dilakukan oleh pelajar yang berpandangan jauh ke depan
d.    Perjuangan tidak bersifat fisik/ mengangkat senjata, namun berupa gerakan pendiidkan ekonomi dan politik

Pers atau media komunikasi juga memegang peranan penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran Nasional, Pers  telah dimanfaatan sebagai sarana untuk menyebarluaskan  cita-cita mencapai kemerdekaan, selain itu, pers juga diusahakan sebagai alat untuk memperkuat
 cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada masa pergerakan Nasional pers  terbit dimana-mana dibawah pimpinan para tokoh dan perintis pejuang kemerdekaan. 



Nama-nama majalah dan surat kabar yang lahir sebelum kebangkitan Nasional:
·         Pewarta Menado di Sulawesi
  • Pewarta Borneo di P. Kalimantan
  • Pemberitaan Aceh di Sumatera
  • Benteng Pagi di Jawa
  • Pewarta Surabaya di Jawa, Betawi dan Slompret Melayu

Nama-nama Surat kabat yang membawa suara pemerintah Belanda:
·         Bentara Hindia di Jakarta
·         Medan Priyayi di Bandung, pelopor pers Nasional  ( Tirtoadisuryo ) 
  • Sinar Matahari di Makasar 

Surat kabar yang membawa pikiran-pikiran Bung Karno Dan Bung Hatta adalah
 
-         
 Pikran Rakyat
-         
 Sekirat Indonesia Muda
-         
 Daulat Rakyat
-         
 Penyebar Semangat
-         
 de Exspress dipimpin oleh Dr. Cipto Mangun Kusumo

Perkembangan Pergerakan Nasional
Organisasi pergerakan Nasional telah menjadi wahana perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman penjajah Belanda. Perjuangan dengan organisasi menjadi pembeda dari perjuangan masa sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.

Ciri pergerakan nasional sebelum 1908:
-Kurang adanya persatuan/bersifat kedaerahan
-Faktor persenjataan masih sangat sederhana, masih menggunakan senjata tradisional
-Pemimpin perjuangan adalah pemimpin daerah atau golongan bangsawan

Ciri pergerakan nasional setelah 1908:
-Mulai menonjolkan persatuan
-Tidak lagi menggunakan senjata tradisiomal, melainkan menggunakan organisasi modern
-Pemimpin perjuangan dari golongan terpelajar

1.Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Pertumbuhan Organisasi Pergerakan

a.       Masa pembentukan 1908-1920
          1.   Sifatnya
 
a.     Gerakan politik yang bersifat Radikal IP, PKI, PNI, PNI Pendidikan, partindo dan gerindo
b.     Gerakan politik yang bersifat moderat : PSII, PII, BU, dan PARINDRA


          2.   Prinsip perjuangan
 

a.    Gerakan politik yang mempunyai prinsip perjuangan non kooperatif : PKI, PNI, PNI Pendidikan , Partindo.
b.    Yang mempunyai prinsip kooperatif : BU, PSII, dan Gerindo
c.    Yang mempeunyai kooperatif insidental Parindra 


            3.       Dasar gerakan Politik

a.    Kebangsaan : PNI, PNI Pendidikan, Partindo, Parindra, BU, Gerindo, IP.
b.    Internasional PKI.
c.    Agama PSII, PII, (Sukiman)


Beberapa Organisasi Pergerakan Nasional 

a.    Awal Pergerakan Nasional (Organisasi yang bersifat Etnik)
Organisasi pergerakan yang bersifat etnik di Indonesia merupakan kelompok sosial dalam masyarakat yang berjuang menaikkan martabat bangsa dan membina rasa kebangsaan melalui gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pelopor pembentukan organisasi yang bersifat etnik antara lain :

1.      
 Organisasi Budi Utomo (20 mei-1908)
Ketua                               : Dr. Sutomo
Tujuan                             : Untuk mencapai kemajuan dan derajat bangsa melalui
 pendidikan dan kebudayaan.
Keanggotaan                : kaum terpelajar dan pegawai pemerintah yang berada di P. Jawa
  dan Madura
Pusat kegiatannya      : Di Yogyakarta

Kegiatan ditujukan untuk kegiatan Pendidikan dan budaya tidak politik.

2.      
 Serikat Islam (1911)
Pada awalnya SI bernama SDI
Ketua                               : H. Samanhudi
Berdiri                             : Solo tahun 1911
 
Tujuannya                     : Membela kepentingan para pedagangan pribumi dari persaingan
  dengan pedangan Cina
Atas anjuran H.O.S. Cokroaminoto SDI berubah menjadi SI
Tokoh                              : H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dam Abd. Muis.
Berdiri tahun 1912
Tujuannya                     :
-    mengembangkan jiwa dagang
-    membangu anggota yang kesulitan dalam berusaha
-    memajukan pengajaran
-    memperbaiki pendapat-pendapat yang kelir mengenai agama Islam
-    hidup menurut pemerintah agama Islam

3.      
 Indische Partij (IP)
Berdiri di Bandung tanggal 25 Dsember 1912

Tokoh: 3 Serangkai, (yaitu Suwardi Suryaningrat, Dr. E.F.F. Douwes Dekker dan
  Cipto Mangunkusumo) IP dipandang sebagi oraganisasi yang betul-betul bercorak politik dan berprogram nasionalisme Indonesia.

Tujuan IP: Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa intregritas semua
  golongan untuk memamjukan tanah air yang di landasi jiwaNasional, dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka.

Pada tanggal: 11 Maret 1913 IP dinyatakan sebagai partai terlarang karena  membahayakan kepentingan penjajah.

b.    Masa Radikal (non kooperatif) tahun 1920 - 1930
Tiga Partai radikal yang menganut asas non kooperatif adalah PI, PNI, san PKI.

1.      
 Perhimpunan Indonesia ( 1924 )
PI pada awalnya berdiri di Belanda tahun 1908, semula bernama Indishe Vereeniging (IV).
Tujuan : membantu kepentingan para pemuda dan pelajaran yang berada di negeri Belanda.
Perkembangan (IV) adalah sebagai berikut :
IV – Indonessiche Vereeniging hal ini dimuat dalam majalah Hindia Putra, Pimpinan Moh. Hatta dan A. Subarjo, tahun 1924 IV di ganti namanya perhimpunan indonesia majalah Indonesia merdeka. Pada tahun 1926 tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia mengikuti
konggres liga penentang imperialisme dan penindasan kolonialisme di Paris dalam pertemuan itu konggres menyokong perjuangan untuk mencapai indonesia merdeka akibatnya tokoh-tokoh perjuangan ditangkap

2.      
 PKI (ISDV-PKH-PKI)
Tokoh                                 : Semaun
Tujuan                               : mendirikan pemerintahan Komunis
Paham Dasarnya            : Infiltrasi (penyusupan) dalam organisasi lain dalam
 usahanya berhasil menyusup ke SI

SI sayap kiri berhasil berkembang menjadi serikat rakyat. Tahun 1926, PKI mengadakan pemberontakan tetap mengalami kegagalan hal ini berakibat di bekukannya PKI

3.      
 Partai Nasional Indonesia 
Berdiri di Bandung tahun 1927
Tokoh     : Ir. Soekarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkuprojo
Asas PNI bersandar pada 3 pokok: Indonesia merdeka atas dasar kekuatan sendiri, Marhaennisme, dan Azas Non Kooperatif

c.     Masa Moderat atau pergerakan kooperatif
1. Partai Indonesia (Parindra)
Beridiri tahun 1935 merupakan undangan dari partai Budi Utama dan persatuan bangsa Indonesia,
Pemimpin: Drs. Sutomo
Tujuan: Indonesia Raya
Kegiatan-kegiatannya:

  1. Menjalankan aksi-aksi politik
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
  3. Menganjurkan rakyat untuk mencintaih hasil produksi sendiri
2. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Berdiri April 1937
 
Tokoh: Mr. M. Syarifudin, M. Yamin, Mr Sartono, Dr. A.K Gani

3.Gapi (Gabungan Politik Indonesia)
Berdiri di Jakarata 21 Mei 1939 Pemimpin adalah Moh. Husin Tamrin, Amir Syarifudin, Abi Kusno.
Berdirinya Gapi bermula dari kegagalan petisi sutarjo akhirnya Gapi mengadakan aksi menuntut ”Indonesia Berparlemen yang sesungguhnya”
 

Perjuangan Gapi
a.      
 Pemakaian bangsa Indonesia dalam sidang Volksrrad
b.     
 Penghapusan diskriminasi
c.      
 Perubahan kata irlander menjadi orang Indonesia Nederland –Indie menajdi Indonesia

2. Perkembangan Organisasi Pergerakan 

a. Organisasi yang bersifat Etnik Kedaerahan.
Berdirinya BU menandai kebengkitan Nasional Indonesia, setelah itu daerah – daerah bahkan Etnik tertentu mulai mendirikan organisasi seperti Jong Java, Jong Ambon, Persatuan Minahasa, Orang Jakarta, Sarekat Sumatra.

b. Organisasi yang bersifat Kepemudaan
 Organisasi pergerakan pemuda yang pertama adalah Tri Koro Dharmo berdiri tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tri Koro Dharma berati tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Pemimpinnya adalah  dr. R. Satiman Wiryosanjoyo.

Tujuannya : mencapai Jawa Raya dengan jalan mempererat tali persaudaraan antar pemud membangkitkan rasa cinta tanah air, Bangsa dan Budaya.Tahun 1982 nama Tri Koro Dharmo di ubah menjadi Jong Java artinya Jawa Muda, dengan berdirinya Jong Java telah mendorong lahirnya organisasi pemuda.

Beberapa organisasi pemuda kedaerahan antara lain :

  1. .Jong Sumatra Bond
  2. Jong Minahasa 
  3. Jong Ambon  
  4. Jong Calebes
  5. Jong Borneo
  6. Jong Islamieten Bond ang di bentuk tahun 1924

c. Gerakan Kepanduan
 Gerakan kepanduan bertujuan : menghimpun, menggerakkan dan membawa para pemuda agar cakap dan terampil mengatur masalah kegidupan sehari – hari.

Gerakan Kepanduan itu antara lain adalah sebagai berikut :

  1. JPO : organisasi kepanduan dari Tentara dan Pegawai Mangkunegaraan, berdiri tahun ( 1916 ).
  2. SIAP ( Sarekat Islam Adfelling Pandu )
  3. JJP ( Jong Java Padvienderij ) 

d. Organisasi Pergerakan Wanita 
 Sebagai wujud cita – cita kartini, para wanita di berbagai daerah mendirikan organsasi partai Mardika di Jakarta, tujuannya memajukan pengajaran anak – anak perempuan setelah berdiri organisasi keutamaan istri. 
 

e. Organisasi Pergerakan yang bersifat Keagamaan 
Selain Muhammadiyah dan NU beberapa organisasi keagamaan yang lain:

  1. Al. Irsyad ( didirikan orang arab yang ada di Indonesia )
  2. Perkumpulan Politik Katholik Jawa 
  3. Ahmadiyah.

Peran Manifesto, Konggres Pemuda dan Konggres Perempuan pertama dalam Proses Pembentukan Identitas Kebangsaan  

1. Manifesto Politik tahun 1925
Manifesto Politik adalah pernyataan terbuka dan tegas tentang tujuan maupun pandangan seseorang atau kelompok terhadap masalah negara.

Dalam manifesto dijelaskan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya dapat di capai dengan aksi bersama oleh seluruh kaum nasionalis / [ejuang Indonesia atas dasar kekuatan sendiri. Terkait dengan manifesto tersebut, PI memiliki 4 azas perjuangan,

  1. Azas Kesatuan Nasional 
  2. Azas Solidaritas
  3. Azas Swadaya
  4. Azas nonkooperasi

2. Konggres Pemuda 
Munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah telah mendorong pemikiran persatuan antara mereka, maka pada tanggal 30 April – 30 Mei 1926 di Jakarta diselenggarakan Konggres Pemuda I. Untuk melaksanakan Konggres Pemuda I maka pada tanggal 26 – 28 Oktober 1928 di adakan Konggres Pemuda II adapun tokoh yang menjadi Panitia antara lain,
 

Ketua                                          :
 Sugondo Joyopuspito 
Sekretaris
                                   : M. Yamin
Bendahara                                  : Amir Syarifudin
Tujuan
                                         : Menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia.

Pada hari terakhir tanggal 28 Oktober 1928, di bacakan Ikrar bersama yang di kenal dengan Sumpah Pemuda adapun isinya sebagai berikut :
 

  1. Bertanah air satu tanah air Indonesia 
  2. Berbangsa satu bangsa Indonesia 
  3.  Berbahasa satu bahasa Imdonesia
Tokoh perumusnya adalah M. Yamin

 Makna Sumpah Pemuda

  • Mempertinggi semangat kebangsaaan dan persatuan 
  • Memperkuat Identitas bangsa Indonesia 
  • Pernyataannya meningkatkan kesadaran dan identitas kita  


Rabu, 01 Maret 2017

REVOLUSI CINA

revolusi Amerika

Kamis, 19 Januari 2017

UAS Sejarah Peminatan semester ganjil kelas 12

Rabu, 19 Oktober 2016

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis 
Sebelum meletus revolusi, masyarakat Prancis terbagi ke dalam tiga golongan politik: pertama, golongan bangsawan kaya yang berjumlah sekitar 400.000 orang; kedua, terdiri dari golongan gereja atau agamawan yang berjumlah sekitar 100.000 yang terdiri dari rahib dan biarawan katolik, pendeta dan uskup; dan ketiga, meliputi sekitar 99% warga negara Prancis. Golongan ketiga ini pun dibagi ke dalam tiga bagian: 
(1) golongan menengah (borjuis) seperti ahli hukum, dokter, pedagang, pengusaha dan pemilik pabrik; 
(2) kaum buruh dan pekerja, dan; 
(3) golongan petani. Hak-hak politik dan hak-hak istimewa antar golongan tidak terbagi secara merata. Berbagai masalah pun muncul yang pada akhirya timbul lah gerakan revolusi Perancis.


A. Latar Belakang Revolusi Perancis
Hasil gambar untuk revolusi perancis

Latar belakang terjadinya revolusi perancis disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor ketidak adilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru.

Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh bangsawan sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian, Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.

Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XIV adalah l'etat c'est moi (negara adalah saya). Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.

Sebab lain terjadinya Revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis XVI ,yakni Maria Antoinette (terkenal dengan sebutan Madame deficit) yang hidup penuh dengan kemewahan dan kemegaha. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan hutang negara makin menumpuk. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak dari kaum bangsawan, tetapi golongan bangsawan menolak dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Raja Prancis, Louis XVI menyadari bahwa masalah keuangan negara dapat teratasi bila setiap orang atau golongan membayar pajak. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki kewibawaan dalam menindak golongan I dan II, maka golongan tersebut tetap memiliki hak-hak istimewa dan bebas dari pajak.

Selain faktor ketidak adilan politik dan krisi ekonomi, munculnya filsuf-filsuf pembaharu juga turut andil dalam meletusnya revolusi Prancis dengan pengaruh paham rasionalisme mereka. Paham ini hanya mau menerima suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan renaisans dan humanisme yang menuntun manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu termasuk tokoh masyarakat Prancis, seperti berikut.


1.   John Locke ( 1685–1753) dengan karyanya yang berjudul Two Treaties of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat.
2.   Montesquieu (1689–1755) dengan karyanya L'es prit des Lois (Jiwa Undang-Undang). Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang, dan Judikatif (pengatur pe-ngadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang).
3.   J.J. Rousseau ( 1712–1778) dengan karyanya Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat). Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau contract social. Melalui perjanjian bersama itu, dibentuk suatu badan yang diserahi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan (pemerintah), melainkan pada rakyat.

B. Proses Terjadinya Revolusi Prancis

Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota
 Etats Generauxyang terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan, golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat.

Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota
 Etats Generaux dari golongan III mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan I dan II. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusahamembubarkan organisasi yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Comtede Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh Tentara Nasional yang dipimpin Lafayette.

Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Louis XVI melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feullant dan Partai Jacobin segera membentuk Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feullant adalah partai yang proraja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang prorepublik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Geronde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh tiga sekawan, Robespiere, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

Setelah Raja Lous XVI dan istrinya dijatuhi hukuman mati, Prancis pun mengalami berbagai jenis pemerintahan, diantaranya:

1. Pemerintahan Monarki Konstitusional (1789-1793)

14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk Pasukan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Jendral Lafayette. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh J.J. Rousseau yaitu liberte, egalite dan fraternite.
Dewan perancang undang-undang terdiri atas Partai Feullant dan Partai Jacobin. Partai Feullant bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin menghendaki Prancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Gerondin dan Montagne di bawah pimpinan Maxmilien de’Robespierre, Marat, dan Danton. Pada masa ini juga raja Louis XVI dijatuhi hukuman pancung (guillotine) pada 22 Januari 1793 pada saat itu bentuk pemerintahan Prancis adalah republik.

2. Pemerintahan Teror atau Konvensi Nasional (1793-1794)

Pada masa ini pemegang kekuasaan pemerintahan bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya setiap orang yang kontra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh Prancis. Akibatnya dalam waktu satu tahun terdapat 2.500 orang Prancis dieksekusi, termasuk permaisuri Louis XVI, Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Girondin. Robespierre ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipancung bersama dengan 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795 terbentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang disebut Pemerintahan Direktori.

3. Pemerintahan Direktori atau Direktorat (1795-1799)

Pada masa Direktori, pemerintahan dipimpin oleh lima orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan-keamanan, dan keagamaan. Direktori dipilih oleh Parlemen. Pemerintah direktori ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi. Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berakibat terancamnya kesatuan nasional Prancis. Akan tetapi, dari segi militer Prancis mengalami kemajuan yang pesat, hal ini berkat kehebatan Napoleon Bonaparte. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini berhasil dimanfaatkan Napoleon untuk merebut pemerintahan pada tahun 1799.

4. Pemerintahan Konsulat (1799-1804)

Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Napoleon sebagai Konsulat I, Cambaseres sebagai Konsulat II, dan Lebrun sebagai Konsulat III. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan Konsulat Napoleon, Perancis berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803 Napoleon terpilih sebagai kaisar Prancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus VII.

5. Masa Pemerintahan Kaisar (1804-1815)

Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan nepotisme.

Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba. Karena kecerdikannya Napoleon berhasil melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Prancis untuk melawan tentara koalisi selama 100 hari. Namun, karena kekuatan militer yang tak seimbang, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1915. Dia dibuang ke pulau terpencil di Pasifik bagian selatan, St. Helena sampai akhirnya meninggal pada tahun 1821.

6. Pemerintahan Reaksioner

Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis XVIII untuk menjadi raja di Prancis kembali (1815-1842). Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan Reaksioner, selain Raja Louis XVIII, adalah Raja Charles X (1824-1840) dan Raja Louis Philippe (1830-1848).


C. Dampak Revolusi Perancis

Revolusi Perancis telah membawa pengaruh yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. Jiwa, semangat dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di hati rakyat dengan semboyan liberte, egalite, dan fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaran).

1.   Di bidang politik, tampak jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman, Austria dan Rusia. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Perancis menghadapi Perang Koalisi. Mereka menentang intervensi asing, semangat ini juga menjalar ke negara-negara lain. Di samping itu juga berkembang paham demokrasi di kalangan rakyat, mereka menuntut dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, negara republik, dan sebagainya.
2.   Di bidang ekonomi, dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semula hanya sebagai penggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Di samping itu, dihapuskannya sistem gilde sehingga perindustrian dan perdagangan menjadi berkembang.
3.   Di bidang sosial, dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi tiga golongan dan digantikannya dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja, seperti cendekiawan, pengusaha, petani dan sebagainya.

Pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh revolusi Perancis terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan. Pada saat penyusunan bentuk pemerintahan, para pendiri negara (The Founding Fathers) tidak memilih bentuk kerajaan akan tetapi memilih bentuk Republik. Hal ini tampaknya secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari revolusi Prancis karena bentuk negara Republik memungkinkan untuk terbangunnya suasana pemerintahan yang demokratis. Seperti ditunjukkan oleh penyebab timbulnya revolusi Prancis, walau bagaimanapun bentuk kerajaan akan cenderung mengarahkan pada munculnya kekuasaan raja yang absolut dan tirani apabila tidak dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar yang dapat menjadi pengontrol jalannya kekuasaan. Di Indonesia juga diberlakukan pola pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta jajaran menterinya, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan MPR, sementara kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More