Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini terbentuk dua bulan kemudian setelah Kabinet Wilopo mundur. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi anatar PNI dan NU dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri. Sementara itu Masyumi menjadi partai oposisi.

Program:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu;
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya;
3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB;
4. Penyelesaian pertikaian politik.

Hasil:

1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.      

Kendala yang dihadapi:

1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menuntut Aceh sebagai Propinsi. Daud Beurueh (pimpinan PUSA) menilai bahwa tuntutan itu diabaikan dan menyatakan Aceh sebagian dari NII.
3. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Peristiwa ini adalah masalah TNI-AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.Setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti karena tugasnya dirasakan sangat berat dan permohonan tersebut disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, tetapi Angkatan Darat di bawah KSAD Zulkifli Lubis menolak menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatan itu karena Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Tidak ada seorangpun panglima tinggi yang hadir dalam upacara tersebut meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
4. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
5. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 
6. Munculnya konflik antara PNI dan NU. Hal ini menyebabkkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Posted in: materikelasxii