Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Presiden Soekarno menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dengan programnya yang disebut Panca Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.

Program:

1. Membentuk Dewan Nasional;
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia;
3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB;
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
5. Mempergiat dan mempercepat proses pPembangunan.

Hasil:

1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dengan dibentulnya Dewan Nasional merupakan titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala yang dihadapi:

1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.      

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Kabinet ini berakhir saat presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Posted in: materikelasxii