Penilaian Akhir Semester Ganjil Sejarah Kelas XII

https://www.mediafire.com/file/ecj2150u891qd8x/Sej+11+027.pdf

Read More

Mencari kata/konsep sejarah

https://drive.google.com/file/d/1KpXdpRmZjSHuO1SKEWwnReKf0I7kTOEA/view?usp=sharing

Read More

Latihan soal sejarah kelas XI smt ganjil

Silakan di unduh dan dicari sendiri jawabannya untuk bahan belajar menghadapi Penilaian Akhir Semester Ganjil 2017.


Latihan soal 1

Latihan soal 2

Latihan soal 3

Latihan soal 4

Latihan soal 5

Latihan soal 6

Read More

promes sejarah kelas X

http://www.mediafire.com/file/izerxcu5q8ii3d7/PROGRAM_SEMESTER_GENAP.docx

Read More

Latihan soal sejarah menjelang UAS ganjil 2017 kelas XII

Latihan soal 1 

Latihan soal 2

Latihan soal 3

Latihan soal 4

Silakan jawab sendiri sambil belajar

Read More

Silabus berkarakter, Sejarah kelas XI

http://mydo.cx/M2IzYWJi

Read More

Silabus berkarakter, Sejarah kelas X

Read More

18 Nilai dalam pendidikan karakter

http://mydo.cx/YTYzMzM5

Read More

Perangkat pengajaran sejarah wajib kelas XI semester ganjil

http://mydo.cx/Njk2MDcx

Read More

Promes Sejarah Peminatan Kelas 12 Ganjil 17/18

http://mydo.cx/MjFjZDA1

Read More

RPP Sejarah Reformasi, Kls 12 Ganjil 17/18

http://mydo.cx/NGJkMGZl

Read More

RPP Sejarah Orde Baru, Kelas 12 Ganjil 17/18

http://mydo.cx/MWUzOGZk

Read More

RPP Sejarah Demokrasi Terpimpin,Kelas 12 Ganjil 17/18

http://mydo.cx/NTdlZmIw

Read More

RPP Sejarah Demokrasi Liberal, Kelas 12 Ganjil 17/18

http://mydo.cx/ZTg1MmI5

Read More

RPP Sejarah Mengatasi pergolakan dalam negeri, kelas 12 ganjil 17/18

http://mydo.cx/OWU0NjRh

Read More

RPP Sejarah tokoh nasional kelas 12 ganjil 17/18

http://mydo.cx/YTc0MTU1

Read More

Promes sejarah wajib kelas 12 ganjil 17/18

http://mydo.cx/YTJhMjg4

Read More

Kalender Pendidikan Prov. Banten 2017-2018

Read More

Masalah Palestina

http://mydo.cx/XeO45

Read More

Kerajaan Mataram

https://www.mediafire.com/?hr6x3hsbmahr1ao

http://mydo.cx/XeOwk

Read More

Kerajaan Banten

https://www.mediafire.com/?fogco4sek1kxego

http://mydo.cx/XeOw6

Read More

Kerajaan Goa Tallo

https://www.mediafire.com/?uahmhrg1x5x7g10

http://mydo.cx/XeOww

Read More

UAS Gnp Sejarah Indonesia kelas X

http://mydo.cx/XeYSh
Jawab sendiri sebagai latihan

Read More

UAS Gnp Sejarah Peminatan kelas X

http://mydo.cx/XeYSl

Jawaban cari sendiri sebagai latihan .........

Read More

latihan soal

http://mydo.cx/XeYqy

Read More

Soal Ujian Sekolah sejarah kelas XII

http://mydo.cx/XeYWe

Read More

Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Presiden Soekarno menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dengan programnya yang disebut Panca Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.

Program:

1. Membentuk Dewan Nasional;
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia;
3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB;
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
5. Mempergiat dan mempercepat proses pPembangunan.

Hasil:

1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dengan dibentulnya Dewan Nasional merupakan titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala yang dihadapi:

1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.      

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Kabinet ini berakhir saat presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Read More

Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Program:

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD;
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara;
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu, program pokoknya adalah:

1. Pembatalan KMB;
2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif;
3. Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil:

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala yang dihadapi:

1. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat.
2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
5.  Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.     

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

Read More

Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dalam kabinet ini Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk partai oposisi.

Program:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru;
3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi;
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil:

1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih Konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Hasil seleksi ini menghasilkan empat partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
2. Perjuangan diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955

Kendala yang dihadapi:

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin pun dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Sehingga dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.Tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanudin mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR. Sementara ke DPR hasil Pemilu.

Read More

UAS gji sejarah wajib kelas X

http://mydo.cx/XeYmu

Read More

UAS gjl sejarah peminatan kelas xi

http://mydo.cx/XeYmK

Read More

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini terbentuk dua bulan kemudian setelah Kabinet Wilopo mundur. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi anatar PNI dan NU dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri. Sementara itu Masyumi menjadi partai oposisi.

Program:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu;
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya;
3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB;
4. Penyelesaian pertikaian politik.

Hasil:

1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.      

Kendala yang dihadapi:

1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menuntut Aceh sebagai Propinsi. Daud Beurueh (pimpinan PUSA) menilai bahwa tuntutan itu diabaikan dan menyatakan Aceh sebagian dari NII.
3. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Peristiwa ini adalah masalah TNI-AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.Setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti karena tugasnya dirasakan sangat berat dan permohonan tersebut disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, tetapi Angkatan Darat di bawah KSAD Zulkifli Lubis menolak menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatan itu karena Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Tidak ada seorangpun panglima tinggi yang hadir dalam upacara tersebut meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
4. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
5. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 
6. Munculnya konflik antara PNI dan NU. Hal ini menyebabkkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Read More

Kabinet Wilopo

 

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo (tokoh PNI) dan mendapatkan dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program:

• Program dalam negeri:

• Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD);
• Meningkatkan kemakmuran rakyat;
• Meningkatkan pendidikan rakyat;
• Pemulihan keamanan.

• Program luar negeri:
• Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
• Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
• Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Hasil:

Tidak ada hasil yang cukup signifikan dari Kabinet Wilopo.

Kendala yang dihadapi:

1. Masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. masalah ini dilatarbelakangi oleh: (1) masalah ekonomi (perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia), dan (2)  reorganisasi (profesionalisasi tentara) yang menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang akhirnya menjurus ke arah perpecahan. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H. Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan, tetapi saran tersebut ditolak. Akhirnya muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Soekarno agar membubarkan kabinet.
2. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa penjajahan Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap sebagai miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya dari peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
3. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
4. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
5. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Selain itu, peristiwa tersebut dijadikan sarana oleh kelompok yang antikabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Read More

Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno menunjuk Sartono, ketua PNI, untuk menjadi formatur. Hampir selama satu bulan Sartono membuat kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, tetapi gagal. Akhirnya Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 23 hari (28 Maret 1951 – 18 April 1951). Kemudian presiden menunjuk Sukiman Wirosandjojo dari Masyumi dan menunjuk Djojosukarto sebagai formatur, mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi, PNI, dan sejumlah partai kecil.

Program:

1. Menjamin keamanan dan ketentraman;
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani;
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum;
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil:

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala yang dihadapi:

1. Adanya pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatanMutual Security Act (MSA). Dalam MSA ini terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI. Hal ini dikarenakan RI menjadi diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran terhadap barang-barang mewah.
3. Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Read More

Kabinet Natsir

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Ir. Djoeanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma.

      Program:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan;
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat;
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil:

1. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala yang dihadapi:

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
2. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.     

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD yang terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Read More

Peran Mr.Ahmad Soebardjo dalam penyusunan teks proklamasi

Mr.Ahmad Soebardjo
Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Berikut merupakan riwayat Mr.Ahmad Soebardjo dalam peristiwa proklamasi.
ü Anggota panitia kecil atau panitia sembilan yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI.
ü Mr.Ahmad Soebardjo berhasil menjembatani perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua di Rengasdengklok.
ü Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi : “ Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.

Read More

Hubungan Merkantilisme, Kapitalisme, dan Revolusi Industri

Keterkaitan Hubungan Merkantilisme, Kapitalisme, dan Revolusi Industri

Merkantilisme terjadi ditujukan untuk kepentingan mengembangkan industri di Negara-negara Eropa dimana saat itu Negara-negaraEropa khususnya Inggris sedang mengembangkan Revolusi industri dimana untuk melaksanakan revolusi Industri tersebut bahan baku industri dibutuhkan diusahakan dibeli dengan harga yang semurah-murahnya dan mendapatkan yang sebanyak-banyaknya sehingga dilaksanakan merkantilisme.

Munculnya revolusi Industri membuka peluang bagi para pemilik modal untuk membuka dan memdirikan industri. Mereka semakin berlomba-lomba menanamkan modalnya. Hal ini menyebabkan munculnya kapitalisme, dimana setiap individu yang mempunyai modal mempunyai hak penuh untuk menentukan kegiatan produksinya.

Read More

Daendels

Read More

Pergerakan nasional

Pergerakan nasional

Pergerakan nasional merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Faktor utama dari pergerakan nasional adalah Politik Etis.

Latar Belakang Pergerakan Nasional

Politik Etis (Balas Budi)
Sejak diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia, negeri Belanda memperoleh keuntungan tang luar biasa. Namun sistem tanam paksa ini dikecam kaum moralis-liberal di Belanda. Diantaranya adalah Conraad Theodore Van Deventer. Ia adalah penganjur politik Etis. Pada tahun 1899, Van Deventer dalam majalah De Gids menyebutkan jutaaan uang yang dihasilkan oleh Indonesia untuk negeri Belanda adalah satu hutang budi (Een Eeruschuld) bagi bangsa Belanda. Hutang budi ini harus dibayar oleh pemerintah Belanda dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kritikan Van Deventer mendapat tanggapan positif dari Ratu Wilhelmina terbukti dari pidatonya yang di beri judul Haluan Etika / Politik Etis untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi perlu di berlakukan 3 program yaitu Irigasi (pengairan), Emigrasi(perpindahan penduduk), dan Edukasi (pendidikan). Dari ketiga program tersebut pendidikan merupakan program yang sangat penting. 

Namun Pelaksanaan 3 program yang lebih dikenal dengan istilah Trilogi Van Deventer ini diselewengkan oleh pemerintah Belanda menjadi Politik Assosiasi. Artinya, politik Assosiasi ini pelaksanaannya hanya menguntungkan pemerintah Belanda ini terlihat dalam pelaksanaan Trilogi Van Deventer sebagai berikut :

a.    Edukasi (pendidikan) dilaksanakan hanya untuk menghasilan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda.

b.    Irigasi (pengairan) dilaksanakan hanya untuk mengairi sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-penguusaha Belanda.

c.    Emigrasi /Transmigrasi (perpindahan penduduk) dilaksanakan hanya untuk  tenaga  erja yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa.

Walaupun Belanda telah melaksanakan Trilogi Van Deventer, tetapi belum dapat mengubah nasib bangsa Indonesia. Namun, di bidang pendidikan bangsa Indonesia memperoleh sedikit kemajuan. Misalnya diperbolehkannya bangsa Indonesia belajar di perguruan tinggi, walaupun ktetntuan ini hanya berlaku bagi golongan tertentu. Namun kesempatan yag sedikit ini telah melahirkan golongan intelektual (terpelajar).

 Golongan terpelajar dan profesional adalah orang yang pertama menyadari akan nasib bangsanya, penderitaan, kemiskinan dan kebodohan yang dialami bagsa indonesia di akibatkan oleh penjajahan yang panjang. Mereka telah menemukan kesalahan sejarah bangsanya dalam menghadapi Belanda, seperti :

a.    perjuangan masih bersifat kedaerahan

b.    terlalu terpusat menggantungkan diri pada seorang pemimpin

c.    tidak teorganisir

d.    tujuan mereka tidak jelas.

Golongan terpelajar menyadari untuk mempercepat proses tercapainya Nasionalisme Indonesia perlu di bentuk organisasi modern sebagai wadah perjuangan.

Pergerakan Nasional lahir dan berkembang karena beberapa faktor yaitu :

 a. Faktor Internal (dari dalam)

1)    Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan akibat penderitaan yang dialami rakyat

2)    Munculnya golongan terpelajar (elite nasional) akibat pelaksanaan politik       etis

3)    Mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang

b. Faktor Eksternal (dari luar)

1)      Kemenangan Jepang atas Rusia (1904-1905)
2)      Terpengaruh oleh gerakan nasional di negara lain, seperti :

1.       Gerakan Kemerdekaan rakyat India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi
2.       Gerakan Turki Muda yang dipimpin Musthapa Kemal Pasha (Kemal Ataturk)
3.       Gerakan Kemerdekan di Philipina dibawah  pimpinan Yose Rizal
4.       Revolusi Cina (1911) yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen

3)    Pengaruh  ucapan Presiden AS. Woodrow Wilson, “Bangsa-bangsa yang  masih terjajah agar menentukan nasibnya sendiri"

Pergerakan nasional itu  memunyai sifat /ciri-ciri perjuangan yang berbeda  dengan perjuangan bangsa indonesia sebelumnya

Sifat / ciri pergerakan nasional itu antara lain :

a.    Pergerakan bersifat kebangsaan/ nasional

b.    Pergerakan menggunakan sistem organisasi teratur, dan tidak terpusat ada pimpinan

c.    Pergerakan dilakukan oleh pelajar yang berpandangan jauh ke depan

d.    Perjuangan tidak bersifat fisik/ mengangkat senjata, namun berupa gerakan pendiidkan ekonomi dan politik

Pers atau media komunikasi juga memegang peranan penting dalam menyadarkan rakyat Indonesia dalam menempuh perjuangan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran Nasional, Pers  telah dimanfaatan sebagai sarana untuk menyebarluaskan  cita-cita mencapai kemerdekaan, selain itu, pers juga diusahakan sebagai alat untuk memperkuat cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada masa pergerakan Nasional pers  terbit dimana-mana dibawah pimpinan para tokoh dan perintis pejuang kemerdekaan. 

Nama-nama majalah dan surat kabar yang lahir sebelum kebangkitan Nasional:

·         Pewarta Menado di Sulawesi

• Pewarta Borneo di P. Kalimantan
• Pemberitaan Aceh di Sumatera
• Benteng Pagi di Jawa
• Pewarta Surabaya di Jawa, Betawi dan Slompret Melayu

Nama-nama Surat kabat yang membawa suara pemerintah Belanda:

·         Bentara Hindia di Jakarta

·         Medan Priyayi di Bandung, pelopor pers Nasional  ( Tirtoadisuryo ) 

• Sinar Matahari di Makasar 

Surat kabar yang membawa pikiran-pikiran Bung Karno Dan Bung Hatta adalah 
-          Pikran Rakyat
-          Sekirat Indonesia Muda
-          Daulat Rakyat
-          Penyebar Semangat
-          de Exspress dipimpin oleh Dr. Cipto Mangun Kusumo

Perkembangan Pergerakan Nasional

Organisasi pergerakan Nasional telah menjadi wahana perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman penjajah Belanda. Perjuangan dengan organisasi menjadi pembeda dari perjuangan masa sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.

Ciri pergerakan nasional sebelum 1908:
-Kurang adanya persatuan/bersifat kedaerahan
-Faktor persenjataan masih sangat sederhana, masih menggunakan senjata tradisional
-Pemimpin perjuangan adalah pemimpin daerah atau golongan bangsawan

Ciri pergerakan nasional setelah 1908:
-Mulai menonjolkan persatuan
-Tidak lagi menggunakan senjata tradisiomal, melainkan menggunakan organisasi modern
-Pemimpin perjuangan dari golongan terpelajar

1.Lahirnya Kebangkitan Nasional dan Pertumbuhan Organisasi Pergerakan

a.       Masa pembentukan 1908-1920
          1.   Sifatnya 

a.     Gerakan politik yang bersifat Radikal IP, PKI, PNI, PNI Pendidikan, partindo dan gerindo

b.     Gerakan politik yang bersifat moderat : PSII, PII, BU, dan PARINDRA

          2.   Prinsip perjuangan 

a.    Gerakan politik yang mempunyai prinsip perjuangan non kooperatif : PKI, PNI, PNI Pendidikan , Partindo.

b.    Yang mempunyai prinsip kooperatif : BU, PSII, dan Gerindo

c.    Yang mempeunyai kooperatif insidental Parindra 

            3.       Dasar gerakan Politik

a.    Kebangsaan : PNI, PNI Pendidikan, Partindo, Parindra, BU, Gerindo, IP.

b.    Internasional PKI.

c.    Agama PSII, PII, (Sukiman)

Beberapa Organisasi Pergerakan Nasional 

a.    Awal Pergerakan Nasional (Organisasi yang bersifat Etnik)
Organisasi pergerakan yang bersifat etnik di Indonesia merupakan kelompok sosial dalam masyarakat yang berjuang menaikkan martabat bangsa dan membina rasa kebangsaan melalui gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pelopor pembentukan organisasi yang bersifat etnik antara lain :

1.       Organisasi Budi Utomo (20 mei-1908)
Ketua                               : Dr. Sutomo
Tujuan                             : Untuk mencapai kemajuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan.
Keanggotaan                : kaum terpelajar dan pegawai pemerintah yang berada di P. Jawa  dan Madura
Pusat kegiatannya      : Di Yogyakarta

Kegiatan ditujukan untuk kegiatan Pendidikan dan budaya tidak politik.

2.       Serikat Islam (1911)
Pada awalnya SI bernama SDI
Ketua                               : H. Samanhudi
Berdiri                             : Solo tahun 1911 
Tujuannya                     : Membela kepentingan para pedagangan pribumi dari persaingan  dengan pedangan Cina
Atas anjuran H.O.S. Cokroaminoto SDI berubah menjadi SI
Tokoh                              : H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dam Abd. Muis.
Berdiri tahun 1912
Tujuannya                     :
-    mengembangkan jiwa dagang
-    membangu anggota yang kesulitan dalam berusaha
-    memajukan pengajaran
-    memperbaiki pendapat-pendapat yang kelir mengenai agama Islam
-    hidup menurut pemerintah agama Islam

3.       Indische Partij (IP)
Berdiri di Bandung tanggal 25 Dsember 1912

Tokoh: 3 Serangkai, (yaitu Suwardi Suryaningrat, Dr. E.F.F. Douwes Dekker dan  Cipto Mangunkusumo) IP dipandang sebagi oraganisasi yang betul-betul bercorak politik dan berprogram nasionalisme Indonesia.

Tujuan IP: Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa intregritas semua  golongan untuk memamjukan tanah air yang di landasi jiwaNasional, dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka.

Pada tanggal: 11 Maret 1913 IP dinyatakan sebagai partai terlarang karena  membahayakan kepentingan penjajah.

b.    Masa Radikal (non kooperatif) tahun 1920 - 1930
Tiga Partai radikal yang menganut asas non kooperatif adalah PI, PNI, san PKI.

1.       Perhimpunan Indonesia ( 1924 )
PI pada awalnya berdiri di Belanda tahun 1908, semula bernama Indishe Vereeniging (IV).
Tujuan : membantu kepentingan para pemuda dan pelajaran yang berada di negeri Belanda.
Perkembangan (IV) adalah sebagai berikut :
IV – Indonessiche Vereeniging hal ini dimuat dalam majalah Hindia Putra, Pimpinan Moh. Hatta dan A. Subarjo, tahun 1924 IV di ganti namanya perhimpunan indonesia majalah Indonesia merdeka. Pada tahun 1926 tokoh-tokoh perhimpunan Indonesia mengikutikonggres liga penentang imperialisme dan penindasan kolonialisme di Paris dalam pertemuan itu konggres menyokong perjuangan untuk mencapai indonesia merdeka akibatnya tokoh-tokoh perjuangan ditangkap

2.       PKI (ISDV-PKH-PKI)
Tokoh                                 : Semaun
Tujuan                               : mendirikan pemerintahan Komunis
Paham Dasarnya            : Infiltrasi (penyusupan) dalam organisasi lain dalam usahanya berhasil menyusup ke SI

SI sayap kiri berhasil berkembang menjadi serikat rakyat. Tahun 1926, PKI mengadakan pemberontakan tetap mengalami kegagalan hal ini berakibat di bekukannya PKI

3.       Partai Nasional Indonesia 
Berdiri di Bandung tahun 1927
Tokoh     : Ir. Soekarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkuprojo
Asas PNI bersandar pada 3 pokok: Indonesia merdeka atas dasar kekuatan sendiri, Marhaennisme, dan Azas Non Kooperatif

c.     Masa Moderat atau pergerakan kooperatif
1. Partai Indonesia (Parindra)
Beridiri tahun 1935 merupakan undangan dari partai Budi Utama dan persatuan bangsa Indonesia,
Pemimpin: Drs. Sutomo
Tujuan: Indonesia Raya
Kegiatan-kegiatannya:

1. Menjalankan aksi-aksi politik
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menganjurkan rakyat untuk mencintaih hasil produksi sendiri

2. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Berdiri April 1937 
Tokoh: Mr. M. Syarifudin, M. Yamin, Mr Sartono, Dr. A.K Gani

3.Gapi (Gabungan Politik Indonesia)
Berdiri di Jakarata 21 Mei 1939 Pemimpin adalah Moh. Husin Tamrin, Amir Syarifudin, Abi Kusno.
Berdirinya Gapi bermula dari kegagalan petisi sutarjo akhirnya Gapi mengadakan aksi menuntut ”Indonesia Berparlemen yang sesungguhnya” 

Perjuangan Gapi
a.       Pemakaian bangsa Indonesia dalam sidang Volksrrad
b.      Penghapusan diskriminasi
c.       Perubahan kata irlander menjadi orang Indonesia Nederland –Indie menajdi Indonesia

2. Perkembangan Organisasi Pergerakan 

a. Organisasi yang bersifat Etnik Kedaerahan.
Berdirinya BU menandai kebengkitan Nasional Indonesia, setelah itu daerah – daerah bahkan Etnik tertentu mulai mendirikan organisasi seperti Jong Java, Jong Ambon, Persatuan Minahasa, Orang Jakarta, Sarekat Sumatra.

b. Organisasi yang bersifat Kepemudaan
 Organisasi pergerakan pemuda yang pertama adalah Tri Koro Dharmo berdiri tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Tri Koro Dharma berati tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Pemimpinnya adalah  dr. R. Satiman Wiryosanjoyo.

Tujuannya : mencapai Jawa Raya dengan jalan mempererat tali persaudaraan antar pemud membangkitkan rasa cinta tanah air, Bangsa dan Budaya.Tahun 1982 nama Tri Koro Dharmo di ubah menjadi Jong Java artinya Jawa Muda, dengan berdirinya Jong Java telah mendorong lahirnya organisasi pemuda.

Beberapa organisasi pemuda kedaerahan antara lain :

1. .Jong Sumatra Bond
2. Jong Minahasa 
3. Jong Ambon  
4. Jong Calebes
5. Jong Borneo
6. Jong Islamieten Bond ang di bentuk tahun 1924

c. Gerakan Kepanduan
 Gerakan kepanduan bertujuan : menghimpun, menggerakkan dan membawa para pemuda agar cakap dan terampil mengatur masalah kegidupan sehari – hari.

Gerakan Kepanduan itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. JPO : organisasi kepanduan dari Tentara dan Pegawai Mangkunegaraan, berdiri tahun ( 1916 ).
2. SIAP ( Sarekat Islam Adfelling Pandu )
3. JJP ( Jong Java Padvienderij ) 

d. Organisasi Pergerakan Wanita 
 Sebagai wujud cita – cita kartini, para wanita di berbagai daerah mendirikan organsasi partai Mardika di Jakarta, tujuannya memajukan pengajaran anak – anak perempuan setelah berdiri organisasi keutamaan istri.  

e. Organisasi Pergerakan yang bersifat Keagamaan 
Selain Muhammadiyah dan NU beberapa organisasi keagamaan yang lain:

1. Al. Irsyad ( didirikan orang arab yang ada di Indonesia )
2. Perkumpulan Politik Katholik Jawa 
3. Ahmadiyah.

Peran Manifesto, Konggres Pemuda dan Konggres Perempuan pertama dalam Proses Pembentukan Identitas Kebangsaan  

1. Manifesto Politik tahun 1925
Manifesto Politik adalah pernyataan terbuka dan tegas tentang tujuan maupun pandangan seseorang atau kelompok terhadap masalah negara.

Dalam manifesto dijelaskan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya dapat di capai dengan aksi bersama oleh seluruh kaum nasionalis / [ejuang Indonesia atas dasar kekuatan sendiri. Terkait dengan manifesto tersebut, PI memiliki 4 azas perjuangan,

1. Azas Kesatuan Nasional 
2. Azas Solidaritas
3. Azas Swadaya
4. Azas nonkooperasi

2. Konggres Pemuda 
Munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah telah mendorong pemikiran persatuan antara mereka, maka pada tanggal 30 April – 30 Mei 1926 di Jakarta diselenggarakan Konggres Pemuda I. Untuk melaksanakan Konggres Pemuda I maka pada tanggal 26 – 28 Oktober 1928 di adakan Konggres Pemuda II adapun tokoh yang menjadi Panitia antara lain, 

Ketua                                          : Sugondo Joyopuspito 
Sekretaris                                   : M. Yamin

Bendahara                                  : Amir Syarifudin
Tujuan                                         : Menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia.

Pada hari terakhir tanggal 28 Oktober 1928, di bacakan Ikrar bersama yang di kenal dengan Sumpah Pemuda adapun isinya sebagai berikut : 

1. Bertanah air satu tanah air Indonesia 
2. Berbangsa satu bangsa Indonesia 
3.  Berbahasa satu bahasa Imdonesia

Tokoh perumusnya adalah M. Yamin

 Makna Sumpah Pemuda

• Mempertinggi semangat kebangsaaan dan persatuan 
• Memperkuat Identitas bangsa Indonesia 
• Pernyataannya meningkatkan kesadaran dan identitas kita  

Read More