Perjuangan mempertahankan kemerdekaan

 

 

A.     Kedatangan Sekutu Dan Belanda di Indonesia

Proklamasi kemerdekaan bukanlah titik akhir dari sebuah perjuangan. Tantangan di depan mata terlihat jelas, yakni Belanda ternyata masih ingin menguasai Indonesia. Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II dengan memaksa Jepang menyerah merasa memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.

Pemerintah memang terbentuk, alat kelengkapan sebagai sebuah negara yang berdiri juga sudah ada, misalnya presiden dan wakilnya, parlemen, kementerian, dasar negara sampai alat negara (tentara), juga sudah terbentuk. Namun, karena negara ini baru lahir, maka kekurangan masih ada dimana-mana.

Kondisi perekonomian belum mapan sehingga inflasi sangat membuat rakyat menderita. Saat itu, Indonesia belum mempunyai mata uang sendiri, sedangkan peredaran mata uang Jepang semakin tidak terkendali. Mata uang Jepang tidak bisa dilarang karena rakyat masih membutuhkan dan Indonesia belum mempunyai mata uang sendiri. Saat itu,

mata uang yang beredar di Indonesia ada tiga, yakni 1) mata uang rupiah Jepang, 2) mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan 3) mata uang NICA.

Sementara itu, Belanda (NICA) terus menekan pemerintah Indonesia sehingga Jakarta dirasakan tidak aman lagi. Kekacauan secara ekonomi dan politik di Jakarta inilah yang menyebabkan pada 4 Januari 1946 ibu kota RI yang ada di Jakarta pindah ke Yogyakarta.

Baru setelah 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan mata uang resmi yang dikenal dengan nama uang ORI sehingga uang NICA dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah

Belanda, Australia, dan Amerika Serikat merupakan negara yang membentuk koalisi dalam Perang Dunia II. Mereka saling melindungi. Untuk itulah, tidak mengherankan jika setelah Jepang membuat Belanda bertekuk lutut, tentara Belanda bukannya dikembalikan ke negara asal, tetapi mereka melarikan diri ke Australia.

Ketika Jepang menyerah, maka Indonesia dinyatakan sebagai vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Setelah Jepang kalah, maka tentara Belanda yang melarikan diri ke Australia kembali ke Indonesia untuk berusaha menguasai lagi. Karena Indonesia sudah menyatakan dirinya merdeka, maka terjadi benturan antara mempertahankan kemerdekaan dengan keinginan untuk menguasai lagi.

Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia II selesai, terjadi perundingan antara Belanda dengan Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement.

Isi dari perundingan itu adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda, terutama daerah Sumatra, sebagai daerah di bawah pengawasan. SEAC (South East Asia Command). Dalam perundingan itu, diatur langkah-langkah sebagai berikut. a. Tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. b. Setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, pemerintah Belanda mendesak kepada Inggris agar segera mengesahkan perjanjian itu. Akhirnya, perjanjian disahkan pada 24 Agutus 1945. Berdasarkan Perjanjian Postdam, Civil Affairs Agreement diperluas, yakni Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan Perjanjian Postdam, maka SWPAC yang dipimpin Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan Sekutu di Indonesia. Kemudian, pada 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda W.R. Patterson, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Di dalam rombongan W.R. Patterson ikut serta Van Der Plass, seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (pemimpin NICA).

Kemudian, Lord Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang diberi nama AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison.

Tugas AFNEI sebagi berikut, 1) menerima penyerahan kekuasaan Jepang tanpa syarat; 2) membebaskan tawanan perang; 3) melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya; 4) menciptakan ketertiban, keamanan, perdamaian untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil; 5) mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI juga mendarat di Jakarta pada 29 September 1945. Kedatangan Sekutu tentunya tidak menyenangkan bagi bangsa Indonesia, karena ternyata NICA (Netherland Indies Civil Administration) ikut di dalamnya karena ingin menjajah Indonesia kembali. Untuk menjalankan tugasnya, AFNEI menyadari harus berkerja sama dengan pemerintah RI. Untuk itulah, pada 1 Oktober 1945, Letnan Jenderal Sir Philip Christison secara de facto mengakui tentang keberadaan negara Indonesia. Namun, pengakuan ini sering dilanggar karena adanya berbagai pertempuran. AFNEI menyadari harus berkerja sama dengan pemerintah RI. Untuk itulah, pada 1 Oktober 1945, Letnan Jenderal Sir Philip Christison secara de facto mengakui tentang keberadaan negara Indonesia. Namun, pengakuan ini sering dilanggar karena adanya berbagai pertempuran.

 

B.     Rencana Pemuda dan Tentara Dalam Mempertahankan Proklamasi

Setelah AFNEI diboncengi NICA yang ingin menguasai lagi Indonesia, di berbagai daerah terjadi pertempuran. Masalah semakin rumit ketika Jepang juga tidak secara sukarela melepaskan Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Bagaimana para pejuang menghadapi Jepang dan Sekutu (NICA)? Berikut paparannya.

1.              Pertempuran Lima Hari di Semarang Melawan Jepang

Setelah berita proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, akhirnya berita bahwa Indonesia merdeka sudah masuk ke telinga warga Semarang. Hal tersebut membuat para pemuda Semarang semakin berani untuk melucuti tentara Jepang yang sebelumnya sudah kalah dalam Perang Dunia II. Namun, pada 14 Oktober 1945, Mayor Kido menolak untuk dilucuti senjatanya sehingga suasana semakin mencekam.

Penolakan tersebut membuat warga Semarang marah. Mereka menjadikan Rumah Sakit Purusara menjadi markas besar warga Semarang saat itu. Pada tanggal yang sama, yaitu 14 Oktober 1945, tepatnya pukul 06.30 WIB, warga Semarang mendapat perintah untuk menghadang semua kendaraan tentara Jepang yang lewat di sekitar Rumah Sakit Purusara.

Para pemuda berhasil menghadang salah satu kendaraan Jepang milik Kempetai dan melucuti senjatanya. Sore harinya, para pemuda mencari tentara Jepang yang berada di sekitar Semarang untuk dipenjarakan di Bulu. Amarah warga Semarang semakin besar ketika dalam upaya pemindahan tawanan Jepang ke penjara Bulu ada beberapa tentara Jepang yang meloloskan diri dan bergabung dengan pasukan Kidobutai di Jatingaleh untuk minta perlindungan.

Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap tentara Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara pemuda Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Melihat kondisinya yang semakin terdesak, Jepang mulai melakukan balasan secara mendadak dengan cara menyerang dan melucuti delapan polisi yang sedang ditugaskan untuk menjaga sumber air minum di Candi, Desa Wungkal. Selanjutnya, kedelapan polisi tersebut dibawa ke markas Kidobutai di Jatingaleh untuk diperiksa sambil disiksa.

Setelah kejadian tersebut, terdengar desas-desus bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air minum warga Semarang di Candi Desa Wungkal. Menjelang malam, Rumah Sakit Purusara meminta dr. Kariadi untuk memeriksa dan mengecek sumber air minum warga Semarang karena terdengar kabar bahwa sumber mata air tersebut sudah diracuni tentara Jepang.

Tanpa rasa takut, demi menyelamatkan ribuan warga semarang, dr. Kariadi berniat akan langsung memeriksa kebenaran berita tersebut, padahal waktu itu Jepang gencar melakukan serangan. dr. Kariadi pun pergi ke Candi. Namun, sebelum sampai di lokasi, tepatnya di Jalan Pandanaran, rombongan dr. Kariadi dihadang oleh pasukan Jepang dan dr. Kariadi ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Berita kematian dr. Kariadi membuat amarah warga Semarang semakin besar, hingga akhirnya para pemuda Semarang melakukan beberapa serangan kepada tentara Jepang.

Tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Kido memerintahkan 3.000 tentara Jepangnya untuk melakukan agresi ke pusat Kota Semarang. Dengan penuh semangat, para pemuda Semarang terus mempertahankan daerahnya masing-masing. Jepang secara diam diam melakukan berbagai penyerangan di kampung-kampung kecil. Para pemuda berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di Magelang. Tokoh Jepang ini ditahan para pemuda sehingga semakin meningkatkan kemarahan tentara Jepang.

Tanggal 17 Oktober 1945 pula, disepakati gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Sekalipun dalam perundingan gencatan senjata sudah disepakati, ternyata tentara Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada 18 Oktober 1945 (hari kelima), Jepang berhasil mematahkan serangan para pemuda Semarang. Pada hari itu juga telah datang utusan pemerintah pusat di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan Jepang.

Utusan tersebut adalah Kasman Singodimejo dan Sartono. Hadir di pihak Jepang di antaranya Jenderal Nakamura. Kemudian, diadakan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam, jika sampai 19 Oktober 1945, pukul 10.00, para pemuda Semarang tidak menyerahkan senjata, maka Kota Semarang akan diluluhlantakkan dengan cara dibom. Akhirnya, Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah saat itu, terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu.

Pada 19 Oktober 1945 pagi hari, pemuda Semarang belum tampak menyerahkan senjata kepada Jepang. Sementara itu, tentara Jepang sudah menyiapkan mesiu untuk menghancurkan Kota Semarang.

Tiba-tiba, pukul 07.45 terdengar kabar bahwa Sekutu telah mendarat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan tujuan melucuti senjata Jepang. Dengan datangnya Sekutu, maka pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang berakhir.

2.              Pertempuran Kotabaru di Yogyakarta Melawan Jepang

Perlawanan dimulai dengan perebutan senjata dan perkantoran yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan di Yogyakarta. Para pemuda, BKR, dan Peta terus melakukan tukar pendapat untuk melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang. Beberapa tokoh pemuda Peta tersebut antara lain Sudarto, Syaifudin, Marsudi, Umar Slamet, Sunjoyo, dan Soeharto. Komandan penyerbuan dipimpin oleh Umar Slamet yang sebelumnya merupakan pimpinan TKR.

Beberapa kantor dan jawatan telah berhasil dikuasai oleh pemuda dan rakyat Yogyakarta. Beberapa pabrik dan perusahaan yang berhasil direbut misalnya Jawatan Kehutanan, Pabrik Gula Tanjungtirto, Medari, Rewulu, Gondanglipuro, Sewugalur, dan Pabrik Salakan. Pada 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kekuasaan pemerintah telah berada di tangan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan itu, pimpinan dan kantor-kantor penting harus berada di tangan orang Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang, yang disebut Cokan, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Termasuk juga para petinggi Jepang yang masih berada di Yogyakarta dan melakukan kegiatan pertahanan di markas Tentara Inti Jepang (Kidobutai). Di dalam markas ini terdapat gudang senjata dan terletak di sebelah timur Stadion Kridosono kini digunakan sebagai Asrama Komando Resort Militer (Korem) 072 Pamungkas.

Sebelum menyerbu kawasan Kotabaru, kelompok-kelompok pemuda dari Kampung Pathuk, Jagalan, Jetis Utara, dan Gowongan mengadakan pertemuan pada 5 Oktober 1945. Mereka sepakat menyiapkan sejumlah rencana untuk menguasai markas Jepang. Pertama, para pemuda menunggu berita mengenai hasil perundingan dengan Jepang. Kedua, melucuti senjata Jepang dengan cara damai. Ketiga, menyerbu Kidobutai kalau perundingan gagal.

Untuk penyerbuan, mereka berbagi tugas, mulai dari rencana penyerbuan, pengadaan persenjataan, persiapan pemuda yang akan melakukan serangan, hingga pimpinan penyerbuan dipegang masing-masing oleh satu orang. Setelah rencana dimatangkan, para pemuda segera menjalankan tugasnya hari itu juga. Untuk mencegah bantuan kepada Jepang yang datang dari luar, sambungan kawat telepon rumah para pembesar dan markas Jepang diputus, perjalanan kereta api diawasi, dan bila perlu dihentikan di perbatasan kota.

Kelompok Pathuk memutus jaringan telepon dan aliran listrik (lewat gardu di sebelah timur Hotel Garuda) ke Kotabaru. Kelompok Pathuk juga mendapat informasi bahwa di salah satu menara Kantor Pos Besar terdapat 28 senjata beserta pelurunya. Dengan bantuan pejuang yang ada di Kantor Pos yang membuatkan duplikat kunci serta bantuan para sopir, kelompok Pathuk berhasil mengambil senjata tersebut.

Akhirnya, pada 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai Kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung

(sekarang Istana Negara). Satu hari setelah perebutan Gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osha Butai di Kotabaru. Untuk itu, pada 6 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pihak Indonesia dengan Jepang.

Perundingan itu diadakan di dalam markas Osha Butai di Kotabaru. Hadir dari pihak Indonesia antara lain Mohammad Saleh (KNI) dengan didampingi Oemar Djoy, Soendjojo, R.P. Sudarsono, dan Bardosono atas nama BKR. Dari pihak Jepang diwakili antara lain oleh Butaico Mayor Otsuka, Kempetai Sasaki, serta Kapten Ito (Kiambuco). Sementara itu, sejak sore hari banyak rakyat dan pemuda yang hadir di sekitar markas Kotabaru.

Dalam perundingan itu, utusan Indonesia mendesak agar Jepang secara sukarela menyerahkan senjata dan kekuasaannya. Mayor Otsuka dan tentara Jepang tetap bertahan. Mayor Otsuka kemudian menyatakan bahwa untuk menyerahkan senjata harus menunggu perintah dari Jenderal Nakamura di Magelang. Untuk itu, Jepang mengusulkan agar perundingan dilanjutkan esok hari sekitar pukul 10.00 WIB. Perundingan itu menemui jalan buntu. Dentuman granat kemudian terdengar pada pukul 20.00 WIB, memberi tanda bahwa perundingan akhirnya gagal Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osha Butai di Kotabaru. Bahkan di kampung- kampung pada malam itu dilakukan persiapan pengerahan massa pemuda dengan suara siap-siap secara estafet.

Dalam waktu singkat telah berkumpul banyak pemuda dan terus bergerak menuju Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi, dan BPU (Barisan Penjagaan Umum) yang sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kotabaru.

Rakyat dan Pemuda dengan senjata seperti parang dan bambu runcing sudah siap, tinggal menunggu komando. Selain itu, ada kekuatan inti yang menggunakan senjata api, yaitu pasukan Polisi yang dipimpin oleh Oni Satroatmojo dan pasukan TKR di bawah komando Soeharto. Sebagai bagian dari strategi penyerbuan, para pemuda telah memutuskan sambungan telepon, kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 7 Oktober 1945, terdengar lagi dentuman granat, menandakan aliran listrik pagar berduri yang mengelilingi markas Jepang sudah dipadamkan.

Para pemuda segera menyerbu markas itu dan dimulailah pertempuran di Kotabaru. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan di Yogyakarta melawan tentara Jepang.

Mendengar bahwa rakyat melancarkan serangan di Kotabaru, maka  Butaico Pingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan syarat anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR minta agar Butaico Pingit dapat memengaruhi Butaico Kotabaru agar menyerah. Ternyata, Butaico Kotabaru menolak untuk menyerah. Akibatnya, serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan.

Jepang yang mulai kewalahan kemudian mengadakan kontak kepada pihak para pejuang Indonesia untuk berdamai. Para pejuang Indonesia boleh memasuki markas. Setelah pintu itu dibuka, para pemuda pejuang pun memasukinya. Ternyata, di tempat

itu telah disambut tembakan gencar senapan mesin yang sudah disiapkan tentara Jepang sehingga banyak pejuang kita gugur.

Dalam Penyerbuan Kotabaru tersebut, sebanyak 21 pejuang gugur dan sekitar 32 orang mengalami luka-luka. Sedangkan dari pihak tentara Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka.

Mereka yang gugur adalah 1) Sareh, 2) Sadjiyono, 3) Sabirin, 4) Soenaryo, 5)

Soeroto, 6) Soepadi, 7) Soehodo, 8) Soehartono, 9) Trimo, 10). Mohammad Wardani,

11) Atmosukarto, 12) Ahmad Djazuli, 13) Achmad Zakir, 14) Abu Bakar Ali, 15) Djoemadi, 16) Djuhar Nurhadi, 17) Faridan M. Noto, 18) Hadi Darsono, 19) I Dewa Nyoman Oka, 20) Oemoem Kalipan, dan 21) Bagong Ngadikan.

Akhirnya, pada 7 Oktober 1945 sekitar pukul 10.00, markas Jepang (Butaico) Kotabaru secara resmi diserahkan ke tangan pejuang Yogyakarta. Setelah Butaico Kotabaru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kotabaru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta di bawah kekuasaan Republik Indonesia.

3.              Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Melawan Sekutu Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda Surabaya berhasil memperoleh senjata dari tentara Jepang yang dilucuti setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Para pemuda Surabaya sudah terorganisasi sehingga mereka sudah siap menghadapi segala ancaman yang datang dari manapun.

Pada 25 Oktober 1945, Brigade 49 dari Divisi 23 Sekutu yang berkekuatan sekitar 5.000 tentara mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby. Setibanya di Surabaya, mereka segera masuk ke dalam kota dan mendirikan pos pertahanan di delapan tempat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan tentara Sekutu tersebut dengan tangan terbuka. Ketika tentara Sekutu ingin segera melucuti semua persenjataan yang telah dikuasai rakyat, Sekutu memperoleh tentangan keras dari pemimpin Indonesia di Surabaya sehingga akhirnya Sekutu mengalah.

Tanggal 26 Oktober 1945, dicapai kesepakatan antara pimpinan Indonesia dengan Brigadir Mallaby, yang isinya antara lain sebagai berikut. a. Senjata-senjatanya yang dilucuti hanya senjata tentara Jepang. b. Tentara Inggris selaku wakil Sekutu akan membantu Indonesia dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian. c. Setelah semua senjata tentara Jepang dilucuti, mereka akan diangkut melalui laut.

Meskipun kesepakatan baru saja tercapai, Sekutu justru mengingkarinya. Pada malam hari, 26 Oktober 1945, Sekutu menyerang Penjara Kalisosok. Tentara Sekutu membebaskan Kolonel Huiyer, seorang perwira Belanda beserta beberapa tentara Belanda yang ditawan pasukan Indonesia.

Pada 27 Oktober 1945, pukul 11.00, sebuah pesawat Dakota melintas dari Jakarta. Atas perintah Mayjend. Hawthorn, pesawat itu menyebarkan pamflet yang berisi perintah penyerahan senjata yang dimiliki rakyat Indonesia kepada tentara Sekutu. Dalam waktu 2 kali 24 jam, seluruh senjata harus sudah diserahkan dan bagi yang masih membawa senjata melewati batas waktu itu akan ditembak di tempat. Hal

ini jelas bertentangan dengan kesepakatan sehari sebelumnya yang telah disetujui Mallaby.

Dikabarkan Mallaby sempat terkejut dengan adanya pamflet tersebut, tetapi ia tetap mematuhi perintah pimpinannya di Jakarta dan segera memerintahkan pasukannya untuk melucuti senjata rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya menilai pihak Inggris telah melanggar perjanjian. Akhirnya, pimpinan militer di Surabaya memberikan perintah untuk menyerbu seluruh pos pertahanan Inggris.

Pada saat yang hampir bersamaan para pemimpin (NU) Nahdlatul Ulama dan Masyumi menyatakan bahwa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Perang Sabil sehingga menjadi suatu kewajiban yang melekat pada semua muslim. Para kiai dan santri kemudian mulai bergerak dari pesantren pesantren  di  Jawa Timur menuju ke Surabaya.

Serangan total dilakukan pada 28 Oktober 1945 pukul 04.30. Delapan pos pertahanan Sekutu diserbu sekitar 30.000 rakyat bersenjata api dan ditambah sekitar

100.000 rakyat bersenjata tajam. Setelah digempur secara total, tentara Sekutu yang tidak siap bertempur mengibarkan bendera putih dan memohon untuk berunding.

Dari pertempuran yang berlangsung pada 28-29 Oktober 1945, Inggris mencatat 18 perwira dan 374 tentara Sekutu tewas, luka-luka, dan hilang. Sementara di pihak Indonesia, sekitar 6.000 orang gugur, luka-luka, dan hilang. Kapten R.C Smith menulis, Mallaby saat itu menyadari apabila petempuran dilanjutkan mereka akan disapu bersih. Dalam posisi yang terdesak, Inggris menghubungi pimpinan Indonesia di Jakarta. Mereka sadar, tidak ada jalan lain selain meminta bantuan pimpinan Indonesia di Jakarta untuk menyelamatkan nyawa ribuan tentara Inggris yang sudah terkepung.

Sore hari, 29 Oktober 1945, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat militer Inggris. Hari itu juga, Presiden bertemu dengan Mallaby di gubernuran. Malam itu dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Armistice Agreement regarding the Surabaya-incident: a provisional agreement between President Soekarno of the Republic Indonesia and Brigadie Mallaby, Concluded on the 29 October 1945.

Mengenai hal lain dirundingkan dengan Mayjend. Hawthorn, yang datang ke Surabaya pada 30 Oktober 1945. Berikut beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh pada tanggal 30 Oktober 1945 antara pemimpin Indonesia dan pemimpin pasukan Sekutu di Indonesia. a. Pamflet yang ditandatangani Mayjend. Hawthorn dinyatakan tidak berlaku. b. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan polisi diakui oleh Sekutu. c. Seluruh Kota Surabaya tidak dijaga lagi oleh Sekutu, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga tentara Sekutu bersama TKR. d. Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga bersama TKR, polisi, dan tentara Sekutu untuk menyelesaikan tugas menerima obat- obatan untuk tawanan perang.

Hasil perundingan untuk menyelamatkan pasukan Mallaby dari kekalahan total dipertegas oleh menteri penerangan sebagai berikut. a. Pembentukan suatu Kontak Biro yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris.

b. Daerah pelabuhan dijaga bersama, yang ditentukan kedudukan masing-masing oleh Kontak  Biro.  c.  Daerah Darmo,  daerah kamp  interniran  orang-orang Eropa  dijaga oleh sekutu. Hubungan antara daerah Darmo dan pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat proses pemindahan tawanan. d. Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada masing-masing pihak.

Pukul 17.00, tanggal 30 Oktober 1945, seluruh anggota Kontak Biro pergi bersama-sama menuju satu lokasi pertempuran. Tempat terakhir ini adalah Gedung Bank Internasional di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki pasukan Inggris dan pemuda-pemuda masih mengepungnya. Setibanya di lokasi pertempuran,  pemuda pemuda menuntut supaya pasukan Mallaby menyerah.

Mallaby tidak bisa menerima tuntutan itu. Setelah penolakan tersebut, terjadi insiden baku tembak yang mengakibatkan tewasnya Mallaby, Komadan Brigade 49, di Surabaya. Inggris menyalahkan pihak Indonesia yang telah melanggar gencatan senjata dan membunuh Mallaby.

Dari berbagai kesaksian mantan perwira Inggris di tempat kejadian, ternyata yang memulai tembakan adalah pihak Inggris, sesuai kesaksian Mayor Gopal tahun 1974. Penyebab tewasnya Mallaby sendiri masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan tertusuk bayonet dan bambu runcing pemuda. Namun, berdasarkan surat dari Kapten Smith kepada Parrot tahun 1973-1974, kemungkinan besar Mallaby terbunuh karena ledakan granat yang dilempar pengawalnya sendiri.

Setelah tewasnya Mallaby, baik Letnan Jenderal Christison, panglima AFNEI, atau pun Mayor Jenderal Mansergh menyatakan, pihak Indonesia telah melanggar gencatan senjata dan secara licik membunuh Brigjend. Mallaby. Dengan tuduhan tersebut, Inggris memperoleh alasan untuk memenuhi perjanjiannya dengan Belanda, yaitu membersihkan kekuatan bersenjata Indonesia.

Pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban pihak Indonesia. Pada 31 Oktober 1945, Letnan Jenderal Christison memperingatkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. Apabila tidak, mereka akan dihancurkan. Rakyat Surabaya tidak mau memenuhi tuntutan tersebut. Kontak Biro Indonesia pun mengumumkan bahwa kematian Mallaby merupakan suatu kecelakaan.

Letjen Sir Philip Christison yang marah besar mendengar kabar kematian Brigjend. Mallaby mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya. Secara diam-diam, Sekutu memperkuat posisinya. Tanggal 1 November 1945, pukul 08.00, Laksamana Muda Patterson dengan Kapal Perang HMS Sussex tiba di Surabaya. Sejumlah 1.500 pasukan didaratkan dengan Kapal Carron dan Cavallier.

Tanggal 3 November 1945, menyusul pula Mayor Jendral E.C. Manseergh, Panglima Divisi ke-5 Infanteri India, yang tiba di Surabaya dengan membawa 24.000 pasukan, lengkap dengan panser, satu divisi artileri dilindungi dari Tanjung Perak dan Ujung oleh satu cruiser dan empat destroyer dengan meriam jarak jauh yang lengkap, ditambah 21 sherman tank dan meriam yang dilindungi 24 pesawat terbang jenis Mosquito (pemburu) dan Thunderbolts (pelempar bom).

Pesawat-pesawat ini berpangkalan di kapal-kapal perusak yang mengadakan straffing serta menjatuhkan bom-bom di Surabaya. Kekuatan laut yang dikerahkan oleh Inggris terdiri dari jenis kapal LST destroyer. Kapal itu dibawah komando Naval Commander Force 64 yang dipimpin oleh Captain R.C.S. Carwood. Beberapa buah

kapal ini sudah beroperasi sejak kedatangan Inggris pada 25 Oktober 1945. Masih banyak lagi kekuatan Inggris dari laut, udara, dan darat untuk menyerbu Surabaya pada 10 November 1945.

Kemudian, pada 7 November 1945, Mayor Jendral E.C. Mansergh menulis surat kepada Gubernur Suryo yang isinya menuduh gubernur tidak mampu menguasai keadaan. Akibatnya, seluruh kota dikuasai oleh perampok. Mereka dianggap menghalangi tugas Sekutu. Untuk itu, Sekutu mengancam akan menduduki Kota Surabaya serta memanggil Gubernur Suryo untuk menghadap.

Dalam surat jawabannya, tertanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo membantah semua tuduhan Mayor Jendral E.C. Mansergh. Gubernur Suryo mengutus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan surat balasan tersebut. Pada hari yang sama, pukul 14.00, Mayor Jendral E.C. Mansergh menyerahkan 2 surat kepada Gubernur Suryo. Surat yang pertama berupa ultimatum yang ditujukan kepada “All Indonesians of Surabaya” lengkap dengan “Instructions”. Surat yang kedua merupakan perincian dari ultimatum tersebut.

Bunyi ultimatum yang disebarkan sebagai pamflet melalui pesawat udara pada 9 November 1945 pukul 14.00 yakni, “Seluruh pimpinan Indonesia, termasuk pimpinan gerakan pemuda, kepala polisi, dan kepala radio Surabaya harus melapor ke Bataviaweg tanggal 9 November pukul 18.00. Mereka harus berbaris satu per satu membawa segala jenis senjata yang mereka miliki. Senjata tersebut harus diletakkan di tempat yang berjarak 100 yard dari tempat pertemuan, setelah itu orang-orang Indonesia harus datang dengan tangan di atas kepala mereka, dan akan ditahan, dan harus siap untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Bagi pemuda- pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris dan membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 pagi tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya.”

Dengan adanya ultimatum ini, pemimpin Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka melaporkan kepada presiden, tetapi hanya diterima oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo. Menteri luar negeri menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Secara resmi pada pukul 22.00, Gubernur Soeryo melalui radio, menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Tanggal 10 November 1945, pukul 06.00, setelah habisnya waktu ultimatum, Inggris mulai menggempur Surabaya dengan seluruh armada darat, laut, dan udara. Pemboman secara brutal pada hari pertama telah menimbulkan korban yang sangat besar. Di pasar Turi, ratusan orang tewas dan luka-luka. Inggris juga berhasil menguasai garis pertama pertahanan rakyat Surabaya.

Rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan atas serangan tersebut. Pertempuran yang tidak seimbang selama tiga minggu telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, sebagian besar adalah warga sipil.

Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan Kota Surabaya yang hampir hancur total terkena serangan Sekutu. Sementara di pihak Inggris tercatat 1.500 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka.

Pertempuran berlangsung dengan ganas selama 3 minggu. Seluruh kota telah jatuh ke tangan Sekutu. Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari. Namun, para tokoh masyarakat, seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat, terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris.

Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kiai-kiai pondok Jawa seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai) sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu.

Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu sebelum seluruh Kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris tanggal 28 November 1945.

Pertempuran Surabaya berakhir dengan kekalahan pihak Indonesia. Akan tetapi, perang tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan mereka meskipun harus dibayar dengan nyawa. Sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan yang berperang dengan gigih melawan Sekutu di Surabaya, Sukarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

4.         Pertempuran Palagan Ambarawa

Melawan Sekutu Pertempuran Ambarawa terjadi pada 29 November 1945 dan berakhir pada 15 Desember 1945. Pada 20 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal Bethell mendarat di Semarang untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan membebaskan tahanan perang yang masih ditahan di kamp-kamp konsentrasi di Jawa Tengah.

Awalnya, pasukan disambut di daerah itu. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro setuju untuk memberi mereka makanan dan kebutuhan lainnya sebagai imbalan janji Sekutu untuk menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Ternyata, mereka diboncengi oleh NICA.

Pada 26 Oktober 1945, pecah insiden di Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dengan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Sukarno dengan Brigadir Jenderal Bethell di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat berikut ini.

a.  Pihak Sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus tawanan perang Jepang dan interniran Sekutu. b. Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia-Sekutu. c. Sekutu tidak mengakui aktifitas NICA dan badan-badan yang berada di bawah NICA.

Ternyata, Sekutu ingkar janji. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur.

Ketika pasukan Sekutu dan NICA tiba di Ambarawa, mereka membebaskan sekitar

28.000 tahanan Belanda termasuk wanita dan anak-anak dari kamp konsentrasi di dalamnya. Mereka mempersenjatai kembali para tahanan interniran Belanda untuk memperkuat pasukan mereka melawan TKR.

Tanggal 22 November 1945, pertempuran terjadi di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman di kampung-kampung sekitar Ambarawa. Karena di dukung oleh tank dan pesawat tempur, Sekutu terus bergerak ke Magelang.

Di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Sarbini, pemimpin Resimen Magelang, didukung oleh pasukan gabungan dari Ambarawa dan Surakarta yang dipimpin oleh Oni Sastrodihardjo, tentara Republik dapat mengepung dan hendak menghancurkan pasukan Sekutu. Menghindar dari ancaman besar seperti itu, Sekutu mundur dari Magelang dan kembali ke Ambarawa. Mereka mendirikan benteng di dua desa di dekat kota. Tempat mereka kemudian diserang oleh pasukan Indonesia.

Tanggal 26 November 1945, komandan sektor itu, Letnan Kolonel Isdiman, tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan misi karena meninggal dalam serangan udara Sekutu yang diserang peluru senapan mesin Mustang. Gugurnya Letnan Kolonel Isdiman seolah membakar semangat juang pasukan TKR di Palagan Ambarawa.

Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas, yang kehilangan salah satu perwira terbaiknya, memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan pertempuran itu sendiri. Dia mengoordinasikan komandan sektor untuk memperketat pengepungan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa.

Tanggal 12 Desember 1945, Sudirman mengoordinasikan bawahannya untuk mengusir Sekutu dari Ambarawa dengan segala cara. Saat itu, ia menggunakan teknik yang disebut Supit Urang (menjepit dari dua sisi), yang berasal dari kisah perang Bharata Yudha. Taktik ini segera diterapkan sehingga musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR.

Selama empat hari, pertempuran berlangsung terus-menerus sehingga pasukan Sekutu benar-benar terputus dari markas mereka di Semarang. Tentara-tentara Indonesia yang didukung oleh orang-orang sipil yang direkrut bertempur dengan sengit melawan pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris, NICA, dan para tahanan Jepang yang dipersenjatai kembali.

Angkatan Udara Kerajaan Inggris secara intensif membombardir Ungaran untuk membuka jalan ke Semarang yang kemudian dipegang oleh pasukan Indonesia dan memberondong Ambarawa dari udara berulang kali. Sekutu juga melancarkan serangan udara ke Solo dan Yogyakarta yang bertujuan untuk menghancurkan stasiun radio lokal tempat semangat juang dipertahankan.

Tanggal 15 Desember 1945, pertempuran yang dimulai oleh pasukan Sekutu berakhir dengan sebuah bencana. Ambarawa menjadi lautan api ketika pasukan Sekutu membakar rumah-rumah lokal sebelum mereka mundur ke Semarang. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan karena bisa memukul mundur Sekutu dari Ambarawa menuju Semarang. Kolonel Sudirman masih dalam pakaian seragamnya mengambil air wudhu dan kemudian bersimpuh salat sujud syukur. Tidak banyak yang tahu bahwa orang yang bersujud syukur itu baru saja menyelesaikan tugasnya

mengukuhkan akar kemerdekaan bangsanya. Tidak banyak pula yang mengetahui bahwa pria yang bersimpuh itu pada konferensi besar TKR tanggal 12 November 1945 terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia yang masih sangat muda.

Pada 15 Desember 1974, hari ketika Sekutu diusir dari Ambarawa, Presiden Suharto meresmikan Monumen Nasional Ambarawa Battlefield untuk memperingati peristiwa heroik. Kemenangan pertempuran itu kini diabadikan dengan berdirinya Monumen Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Tentara Juang Kartika.

 

5.               Pertempuran Medan Area Melawan Sekutu

Pertempuran Medan Area diawali ketika pada 9 November 1945, pasukan Sekutu memasuki Kota Medan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D Kelly diikuti pasukan NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia. Mereka menyatakan kepada pemerintah Indonesia akan melaksanakan tugas kemanusiaan dengan mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar Kota Medan.

Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Wilayah Sumatra, menerima kedatangan pasukan Sekutu untuk alasan kemanusian, karena niat kedatangan tentara Inggris dan NICA adalah untuk membebaskan tawanan perang yang terdapat di kamp-kamp tahanan perang di Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Berastagi untuk dikumpulkan di Medan.

Pemerintah RI di Sumatra Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Medan seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain sebagainya karena semata-mata menghormati tugas mereka. Sebagian dari mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda di lapangan.

Sehari setelah merapat di Medan, tim dari RAPWI (Relief of Allied Prisoner of War and Internes) melakukan pembebasan terhadap tawanan di penjara-penjara yang ada di Medan atas persetujuan Gubernur Moh. Hassan. Dengah dalih menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Ternyata, kelompok itu langsung mejadi batalion KNIL (het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger). Dengan kekuatan itu, terjadi perubahan sikap dari bekas tawanan itu. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang perang. Sikap ini menimbulkan beberapa insiden yang dilakukan oleh para pemuda.

Insiden pertama terjadi di Jl. Bali Medan tanggal 13 Oktober 1945. Insiden berawal dari seorang penghuni hotel yang menginjak injak lencana merah putih  yang dipakai  oleh seorang warga sekitar. Kejadian tersebut menimbulkan kemarahan para pemuda yang berujung pada penyerangan dan perusakan hotel tersebut.

Sebelum kejadian dalam insiden pertama tanggal 10 Oktober 1945, pemerintah Sumatra Timur membentuk TKR yang dipimpin Achmad Tahir dan terdiri atas unsur bekas Heiho dan Giyugun (di Jawa bernama Peta). Selain TKR, terbentuk pula badan perjuangan yang bernama Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur. Panggilan ini mendapat sambutan luar biasa dari para pemuda.

Pada 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal T.E.D Kelly berusaha melemahkan gerakan rakyat Medan dengan menyampaikan ultimatum agar pemuda menyerahkan senjata kepada Sekutu. Sekutu mulai melakukan pembersihan di berbagai wilayah kota Medan. Sekutu juga mulai melakukan aksi-aksi terornya sehingga muncul permusuhan di

kalangan pemuda. Patroli diadakan Inggris karena mereka merasa tidak aman dan pemerintah Indonesia tidak memberikan jaminan keamanan. Meningkatnya korban di pihak Inggris di beberapa insiden membuat mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya.

Pada 1 Desember 1945, Sekutu memperkuat dan menegaskan kedudukannya dengan memasang patok-patok di sudut kota. Pemasangan patok-patok tersebut disertai dengan pemasangan papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Wilayah Medan). Tentara Sekutu kemudian melakukan pembersihan terhadap orang- orang Indonesia yang berada di wilayah Medan Area.

Sekutu juga mendesak agar pemerintahan Indonesia yang ada di Medan segera keluar dari wilayah tersebut. Tindakan Sekutu tersebut mendapat balasan dari rakyat Medan dengan perlawanan bersenjata. Pada 10 Desember 1945, pasukan Sekutu melakukan serangan terhadap kedudukan TKR di Trepes. Para pejuang menculik seorang perwira Inggris dan menghancurkan beberapa truk.

Dengan adanya peristiwa itu Brigadir Jenderal T.E.D Kelly pada 13 Desember 1945 mengeluarkan ultimatum kedua. Bangsa Indonesia dilarang untuk membawa senjata di dalam daerah Medan atau 8,5 kilometer sekitar Medan. Bagi yang membantah akan di tembak mati. Setelah keluarnya ultimatum kedua, tentara Sekutu dengan aktif melakukan razia dan sering mendapatkan serangan balik dari pemuda Indonesia. Saling serang ini mengakibatkan kondisi Medan menjadi tidak kondusif.

Pertempuran setelah ancaman kedua berlanjut sampai April 1946 dan mengakibatkan kerusakan parah. Akhirnya, kantor gubernur, markas divisi TKR, serta kantor wali kota, dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Sekutu menguasai Kota Medan.

Karena serangan yang tidak terkordinasi, maka pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi seluruh pemuda di bawah Napindo dari PNI, Pesindo, Barisan Merah dari PKI, Hizbullah dari Masyumi, dan Pemuda Parkindo membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area (K.R.L.R.M.A.). Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai Komandan dan Kepala Staf Umum. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

6.               Pertempuran Bandung Lautan Api Melawan Sekutu

Latar belakang Peristiwa Bandung Lautan Api berawal dari peristiwa ketika pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 17 Oktober 1945. Para pejuang Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang. Pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillerie Constructie Winkel (ACW) - sekarang Pindad.

Seperti halnya di kota-kota besar lain, di Bandung pasukan Sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia.

Tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan Indonesia melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di wilayah Bandung bagian Utara. Hotel Homann dan Hotel Preanger yang digunakan Sekutu sebagai markas

juga tak luput dari serangan. Menanggapi serangan ini, tiga hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum pertama kepada Gubernur Jawa Barat.

Ultimatum ini berisi perintah agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk dari pasukan bersenjata dengan alasan untuk menjaga keamanan. Sekutu menuntut agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat- lambatnya tanggal 29 November 1945.

Sejak saat itu sering terjadi insiden antara pasukan Sekutu dengan pejuang. Masyarakat Indonesia yang mendengar ultimatum ini tidak mengindahkannya. Sehingga pecah pertempuran antara Sekutu dan pejuang Bandung pada 6 Desember 1945.

Tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengulang ultimatumnya. Sekutu memerintahkan agar TRI (Tentara Republik Indonesia) segera meninggalkan Kota Bandung. TRI diperintahkan untuk mundur sejauh 11 kilometer dari pusat kota paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946.

Mendengar ultimatum tersebut, pemerintah Indonesia di Jakarta lalu menginstrusikan agar TRI mengosongkan Kota Bandung demi keamanan rakyat. Akan tetapi, perintah ini berlainan dengan yang diberikan dari markas TRI di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, keluar instruksi agar tetap bertahan di Bandung. Sekutu membagi Bandung dalam dua sektor, yakni Bandung Utara dan Bandung Selatan. Sekutu meminta orang-orang Indonesia untuk meninggalkan Bandung Utara.

Para pejuang Bandung memilih membakar Bandung dan meninggalkannya dengan alasan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda memakai Kota Bandung sebagai markas strategi militer mereka dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Operasi pembakaran Bandung ini disebut sebagai operasi “Bumi Hangus”.

Keputusan untuk membumihanguskan Kota Bandung diambil lewat musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia, tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi III memutuskan dan memerintahkan untuk segera mengevakuasi seluruh penduduk Bandung dan membumihanguskan semua bangunan yang ada di kota tersebut.

Keputusan pada musyawarah tersebut dipertanyakan oleh sejumlah petinggi militer Indonesia karena dianggap tidak berupaya mempertahankan Kota Bandung hingga titik darah penghabisan. Nasution memiliki alasan yang kuat. Jumlah pasukan RI tidak seimbang dengan kekuatan militer Sekutu. Jika TRI mempertahankan Bandung dengan melawan Sekutu, lambat laun Bandung tetap akan diduduki. Dari segi persenjataan dan jumlah personel, Inggris bukan lawan yang seimbang bagi TRI meskipun dibantu pejuang atau laskar.

Saat itu, TRI Bandung hanya memiliki 100 pucuk senjata, kebanyakan memakai bambu runcing dan senjata tajam lainnya. Sedangkan Inggris memiliki 12.000 pasukan yang bersenjata lengkap dan modern. Belum lagi dibantu pasukan bayaran Gurkha dan NICA. Nasution tidak mau mengorbankan empat divisi yang ada. Dengan membakar kota Bandung, Sekutu akan menerima puing-puing, mereka akan sulit membangun markas, dan pergerakannya pun akan melambat. Pada saat itu, empat divisi yang ada masih tetap utuh dan mereka akan ditempatkan di kantung-kantung gerilya di dalam kota untuk tindakan perlawanan selanjutnya. Hasil musyawarah itu lalu diumumkan kepada rakyat.

Kebakaran hebat justru muncul dari rumah-rumah warga yang sengaja dibakar, baik oleh pejuang maupun oleh pemilik rumah yang sukarela membakar rumahnya sebelum berangkat mengungsi. Rumah-rumah warga yang dibakar membentang dari Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsih, Cigereleng, Jalan Sudirman, serta Jalan Kopo. Kobaran api terbesar ada di daerah Cicadas dan Tegalega, di sekitar Ciroyom, Jalan Pangeran Sumedang (Oto Iskandar Dinata), Cikudapateuh, dan lain-lain.

Peristiwa pembakaran ini menjadikan Bandung lautan api dikenang hingga kini. Mars Halo-halo Bandung sekarang menjadi lagu wajib nasional. Monumen untuk mengenang peristiwa itu didirikan di Lapangan Tegalega

7.               Pertempuran Margarana di Bali Melawan Belanda

Pertempuran Margarana atau dikenal dengan Puputan Margarana terjadi di sebelah utara Tabanan, Bali. Pertempuran ini sebenarnya dipicu oleh hasil Perundingan Linggajati. Salah satu klausul dari hasil perundingan itu adalah bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, 220 Madura, dan Sumatra. Selanjutnya, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto itu paling lambat 1 Januari 1949.

Jika menelaah klausul tersebut, maka Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Tidak masuknya Bali sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia menimbulkan perlawanan rakyat Bali. Tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendarat di Pulau Bali dengan membawa

2.000 tentara. Pada saat yang sama, Letkol. I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Sunda Kecil (saat ini Nusa Tenggara), sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi kepada Markas Besar TRI.

Saat itu, Belanda ingin menjadikan Bali bergabung dengan Negara Indonesia Timur (NIT) yang sudah dibuatnya. Belanda membujuk Letkol. I Gusti Ngurah Rai agar Bali bergabung dengan NIT dan mengangkatnya menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil. Ajakan Belanda tersebut ditolak Letkol. I Gusti Ngurah Rai yang lebih memilih tanah airnya, Indonesia. Letkol. I Gusti Ngurah Rai lebih suka melawan Belanda daripada menjadi pengkhianat Bangsa.

Kemudian, Letkol. I Gusti Ngurah Rai selaku Komandan Resimen Sunda Kecil memerintahkan pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti polisi NICA yang menduduki Kota Tabanan. Pada 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara dapat menduduki detasemen polisi NICA di Tabanan dan merebut puluhan senjata lengkap dengan artilerinya (senjata berat).

Peristiwa ini memicu kemarahan pasukan Belanda. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya di Bali dan Lombok. Tidak hanya itu, Belanda Juga meminta bantuan pasukan dan pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi Letkol. I Gusti Ngurah Rai. Pada hari yang sama, pukul 09.00- 10.00 WIT, Belanda mengepung Margarana sebagai basis pasukan Ngurah Rai.

Perang di Margarana ini juga dikenal sebagai perang puputan, yakni perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Setelah bertempur dengan kekuatan militer yang tidak seimbang, Letkol. I Gusti Ngurah Rai dan anak buahnya yang berjumlah 96 gugur dan di pihak Belanda 400 orang tewas.

Gugurnya Letkol. I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan usaha Belanda untuk membentuk apa yang dinamakan Negara Indonesia Timur. Untuk mengenang peristiwa

itu, kini di lokasi kejadian dibangun Tugu Pahlawan Pujaan Bangsa dan setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai hari Puputan Margarana.

8.               Peristiwa Westerling Di Makassar

Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi Selatan (Makassar), membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) dan Manai Shopian ditunjuk sebagai ketuanya. Organisasi ini bertugas menampung aspirasi masyarakat Makassar, termasuk diantaranya menentang Belanda (NICA) membentuk Negara Indonesia Timur (NIT).

Tanggal 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Paul Pierre Westerling. Ketika mendarat di Makassar, Westerling membawa 120 orang pasukan khusus (pasukan berkemampuan istimewa). Misi utama Westerling adalah menumpas pemberontakan para pejuang dari Makassar yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT).

Westerling adalah orang Belanda kelahiran Turki. Westerling dilahirkan dari keluarga campuran Belanda dan Yunani. Ayahnya, Paul Westerling, adalah keturunan Belanda, sedangkan ibunya keturunan Yunani. Westerling lahir tanggal 31 Agustus 1919 di Istanbul, ibu kota Turki, dengan nama Raymond Paul Pierre Westerling.

Di dinas militer, temannya memanggil dengan julukan Turk, de Turk, atau Turco. Karena kekejamannya di Sulawesi Selatan, dia mendapat julukan The Master Killer. Dia sengaja membangun citra kejam sehingga terkesan menakutkan di mata masyarakat. Sebagai contoh, jika pejuang Republik tertangkap, biasanya Westerling menyuruh pejuang itu berlari sekencang-kencangnya lalu menembaknya dari jarak 20-30 meter. Para pejuang itu mati tertembak tepat di kepala.

Para pemuda seperti Robert Wolter Monginsidi, Rivai, dan Paersi yang tergabung dalam organisasi PPNI mengangkat senjata melakukan perlawanan. Mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai NICA. Selanjutnya, Wolter Monginsidi dan kawan-kawan membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dengan tujuan mengerakkan rakyat melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Untuk menumpas gerakan yang dipelopori Wolter Monginsidi dan beberapa pejuang wanita seperti Emmy Sailan yang rela meninggal untuk mengusir Belanda, Westerling menerapkan metode Gestapo. Metode ini biasa diterapkan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejam pada zaman Adolf Hitler. Pada masa Nazi berkuasa di Jerman para polisi rahasia menangkap dan membantai orang-orang yang mereka curigai sebagai musuh. Pada zaman pendudukan Jepang, dikenal dengan nama Kempetai (polisi rahasia Jepang).

Belanda melakukan tindakan brutal itu sejak tanggal 7 sampai 25 Desember 1946. Akibatnya, dalam waktu kurang dari satu bulan, sekitar 40.000 ribu orang warga sipil dibunuh oleh pasukan Westerling. Hasil penelitian dari Angkatan Darat tahun 1951, korban keganasan Westerling sekitar 1.700 orang.

Monginsidi juga tertangkap oleh pasukan Belanda pada 28 Februari 1947, tetapi ia dapat melarikan diri pada 27 Oktober 1947. Tidak lama kemudian, Monginsidi tertangkap kembali dan kali ini dia dihukum mati dengan cara ditembak oleh regu tembak pada 5 September 1949. Untuk mengenang kepahlawanan Monginsidi, pemerintah memindahkan makamnya ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950.

C.     Kenegarawanan Sultan Hamengku Buwono IX

Menjelang akhir tahun 1945, keamanan Kota Jakarta semakin memburuk. Tentara Belanda semakin beringas dan aksi-aksi teror yang dilakukan semakin meningkat. Pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 menambah gentingnya keadaan. Sementara itu, tentara Jepang belum semuanya pergi dari Indonesia.

Tentara Belanda terus memburu para pimpinan RI. Perdana Menteri Sutan Syahrir hampir tewas ketika mobilnya diberondong peluru. Sukarno dan Hatta sampai berpindah- pindah tempat untuk menghindari kejaran tentara Belanda. Kekacauan semakin bertambah dengan adanya konflik politik yang terjadi antartokoh dalam negeri sendiri.

Sultan Hamengkubuwono IX kemudian menawarkan agar ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Tawaran itu dikirimkan lewat kurir pada 2 Januari 1946. Ternyata, tawaran itu disambut baik oleh pemerintah di Jakarta, mengingat situasi keamanan yang makin memburuk. Pada 3 Januari 1946, sidang kabinet memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Akhirnya, presiden dan wakil presiden pada 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta dan ibu kota Republik Indonesia turut pindah ke Yogyakarta.

Perpindahan ke Yogyakarta digunakan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa), karena jadwal perjalanannya di luar jadwal yang ada. Waktu menunjukkan pukul 18.00 ketika kereta mulai bergerak. Lokomotif dan gerbong (yang kini tersimpan di museum transportasi Taman Mini Indonesia Indah) meninggalkan Jakarta, berangkat dengan diam-diam, hanya bercahayakan temaram bulan.

Di Stasiun Tugu Yogyakarta, banyak orang menyambut kedatangan presiden dan wakil presiden beserta para ibu. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam langsung naik ke gerbong dan menyalami para pemimpin. Selanjutnya, para pemimpin RI diantar dengan mobil. Sukarno satu mobil dengan Sultan Hamengkubuwono IX, Moh. Hatta dengan Paku Alam, sedangkan Fatmawati Sukarno dan Rahmi Hatta juga satu mobil. Setibanya para pemimpin RI di Yogyakarta, roda pemerintahan langsung dijalankan karena kondisi keamanan saat itu relatif lebih aman daripada daerah lain.

 

D.     Perjanjian Linggajati

Terpilihnya Sutan Syahrir sebagai perdana menteri menandakan berlakunya sistem Kabinet Parlementer yang bermaksud untuk menjadikan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang kuat. Hal ini disebabkan pemerintahannya dipimpin oleh seorang tokoh pejuang demokrasi dan bebas dari fasisme. Walaupun cara kepemimpinan melalui diplomasi banyak mendapatkan pertentangan dari tokoh revolusi lainnya, tetapi perundingan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya di dunia.

Pemerintah Inggris yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia segera menyelesaikan tugasnya. Pemerintah Inggris menugaskan Sir Archibald Clark Kerr, sedangkan pihak Belanda mengutus H.J. Van Mook.

Pada 14 sampai 25 April 1946, perwakilan Inggris mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hoogwe Veluwe. Namun sayang, perundingan itu berakhir gagal karena tidak menghasilkan apa-apa. Sebab, Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Pemerintahan Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura. Sehubungan dengan gagalnya perundingan di Hoogwe Veluwe, kemudian disepakati untuk dilaksanakannya Perjanjian Linggajati di daerah Jawa Barat.

Masalah-masalah yang terus-menerus terjadi antara negara Indonesia dengan Belanda menjadi sebuah alasan terjadinya Perjanjian Linggajati. Masalah ini terjadi karena negara Belanda belum mau mengakui apabila negara Indonesia telah merdeka dan baru saja dideklarasikan. Para pemimpin atau tokoh negara menyadari bahwa mengakhiri permasalahan dengan peperangan hanya akan mengakibatkan dan menelan korban jiwa dari kedua belah pihak, yaitu dari negara Indonesia dan negara Belanda.

Oleh sebab itu, negara Inggris berusaha sebisanya untuk mempertemukan negara Indonesia dengan negara Belanda di sebuah meja perundingan untuk membuat atau membentuk sebuah kesepakatan yang sangat jelas. Akhirnya, perjanjian yang memiliki banyak sejarah antara negara Indonesia dan negara Belanda ini 227 terlaksana dan berakhir di daerah Linggajati, Cirebon, sekitar tanggal 10 November 1946.

Lokasi Linggajati ini berada di lereng Gunung Ciremai yang mempunyai suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selain itu, Residen Cirebon Hamdani maupun Bupati Cirebon Makmun Sumadipradja kebetulan berasal dari Partai Sosialis, sehingga keamanan dari perjanjian ini terjamin. Selain itu, Linggajati dipilih sebagai tempat dilaksanakannya perundingan karena terletak di tengah-tengah Jakarta dan Yogyakarta - pada saat ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta.

Pemerintah Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal dan Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu diwakili oleh Delegasi Indonesia atas dasar keinginan yang ikhlas. Keduanya hendak menentukan hubungan yang baik pada kedua bangsa, yaitu antara Belanda dan Indonesia.

Perundingan ini dilaksanakan pada 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan dr. A.K. Gani. Sedangkan delegasi Belanda antara lain Prof. Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. Van Mook, dan Max van Poll. Bertindak sebagai moderator atau penengah adalah Lord Killearn dari Inggris.

Perjanjian ini ditandatangani pada 25 Maret 1947 dalam sebuah upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Rijswijk atau yang sekarang disebut Istana Negara. Isi dari perjanjian Linggajati adalah sebagai berikut. a). Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah itu selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. b). Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dengan membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia. Oposisi mengkritik Sukarno-Hatta karena menganggap perundingan itu merugikan Indonesia. Serikat (RIS). Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. c). Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

Butir-butir perjanjian ini jika dilihat secara sepintas merupakan sebuah kerugian, karena wilayah Indonesia hanya Sumatra, Jawa, dan Madura. Hal ini berbeda jauh  dengan hasil sidang PPKI yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia mencakup delapan provinsi. Namun, jika ditelaah lebih jauh lagi, isi perjanjian ini merupakan keunggulan kita secara politik, karena dengan adanya perundingan ini berarti nama Republik Indonesia sudah tercatat dalam hukum perjanjian internasional dan tidak akan bisa dihapus lagi.

Setelah Perjanjian Linggajati, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Myanmar, Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggajati mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus disetujui oleh kedua belah pihak.

 

E.     Konferensi Malino Dan BFO

Dalam situasi politik yang tidak pasti, Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino yang bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang diselenggarakan juga konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselengarakan pada 15-26 Juli 1946. Sedangkan Konferensi Pangkal Pinang diselenggarakan pada 1 Oktober 1946. Diharapkan, daerah-daerah ini akan mendukung Belanda untuk pembentukan negara federasi.

Setelah perjanjian Linggajati, Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Sedangkan pada kenyataannya, pendirian negara federal itu tidak ada bedanya dengan negara Hindia Belanda. Untuk itulah, negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada bulan Mei sampai Juli 1948.

Konferensi Bandung itu dihadiri empat negara federal bentukan Belanda, yakni

1) Negara Indonesia Timur, 2) Negara Sumatra Timur, 3) Negara Pasundan, dan 4) Negara Madura. Konferensi juga dihadiri daerah-daerah otonom seperti Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai ketuanya adalah Mr. Bahriun dari Negara Sumatra Timur.

Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk musyawarah federal. Pegambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Juga R.T. Adil Puradiredja, Perdana Menteri Negara Pasudan. BFO dimaksudkan untuk mencari solusi terbaik dari konflik politik antara RI dengan Belanda yang nantinya juga berpengaruh kepada negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga dirancang untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada pemerintahan federal sementara buatan Van Mook.

 

F.      Agresi Militer Belanda I

Agresi Militer Belanda I disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil Perundingan Linggajati yang telah disepakati bersama pada 25 Maret 1947. Belanda menafsirkan isi dari Perjanjian Linggajati berdasarkan pidato Ratu Wihelmina pada 7 Desember 1942 yang intinya menginginkan bangsa Indonesia menjadi anggota

Commonwealth (negara persemakmuran) dan akan dibentuk menjadi negara federasi, kemudian Belanda yang akan mengatur hubungan luar negeri bangsa Indonesia.

Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggajati, Belanda terus melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi Persetujuan Linggajati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan federasi, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Pada 27 Mei 1947, Belanda mengirim ultimatum yang isinya sebagai berikut. a). Pembentukan pemerintahan federal sementara (pemerintahan darurat). b). Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. c). Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. d). Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah RI.

Pada prinsipnya, Perdana Menteri Syahrir (yang kabinetnya jatuh pada Juni 1947) dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli 1947 dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syarifudin yang kebijakannya juga menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah RI.

Pada 15 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H.J. Van Mook menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggajati. Selain itu, Van Mook juga mengultimatum bangsa Indonesia agar menarik pasukannya untuk mundur dari garis batas demarkasi sejauh 10 kilometer.

Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern termasuk persenjataan berat (artileri) yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Kemudian, Belanda melancarkan serangan kepada Indonesia pada 21 Juli 1947.

Tujuan utama Agresi Militer Belanda I ialah sebagai berikut. a). Bidang politik: bertujuan untuk mengepung wilayah ibu kota Republik Indonesia dan menghilangkan secara de facto Republik Indonesia dengan menghapus RI dari peta. b). Bidang ekonomi: merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. c). Bidang militer: menghapus TNI/TKR sebagai ujung tombak pertahanan bangsa, dengan begitu Indonesia akan lemah dan mudah dikendalikan.

Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil (Politionele Acties) dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Konferensi pers pada malam 20 Juli 1947 di istana tempat Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama.

Serangan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli 1947 malam sehingga dalam bukunya, J.A. Moor menulis Agresi Militer Belanda 231 I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

 

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan

tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Raymond Westerling yang saat itu berpangkat Kapten dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar.

Pasukan KST merupakan pengembangan dari pasukan DST, pasukan yang melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan (Pembantaian Westerling) dan ditugaskan kembali untuk melancarkan agresi militer di Pulau Jawa dan di wilayah Sumatra Barat. Dalam agresi tersebut, Belanda berhasil menaklukan daerah-daerah penting Republik Indonesia seperti kota, pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota VT-CLA milik Patnaik dari Singapura  dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo.

Pasukan TNI belum siap menghadang serangan yang datang secara tiba-tiba itu. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI terpencar-pencar. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI kemudian melancarkan taktik perang gerilya. Dengan taktik ini, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota besar dan jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dengan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan agenda dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi Konsuler dengan angota-anggotanya yang terdiri dari para Konsul Jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia.

Tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari pada 4 Agustus 1947. Kemudian, pada 14 Agustus 1947, dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Sutan Syahrir hadir dari Indonesia. Dalam pidatonya di DK PBB, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan penghentian pertempuran, perlu dibentuk komisi pengawas.

Pada 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Committee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih dikenal Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian, antara Indonesia dan Belanda memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika Serikat. Akhirnya, terbentuk Komisi Tiga

Negara tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeelland, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Graham.

 

 

G.    Pembentukan Komisi Tiga Negara

Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia) dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN) karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

Dalam pertemuannya di Sydney, 20 Oktober 1947, KTN memutuskan untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Pada 27 Oktober 1947, para anggota KTN telah tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya, yang nantinya akan menghasilkan Perjanjian Renville.

 

H.    Perjanjian Renvile

Komisi Tiga Negara (KTN) tiba di Indonesia pada 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak Kapal USS Renville.

Perundingan Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville yang tengah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian dihadiri oleh beberapa tokoh penting berikut. a). Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun. b). Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. c). PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Perjanjian ini menghasilkan saran-saran KTN dengan pokok pokoknya, yaitu pemberhentian tembak-menembak di sepanjang Garis Van Mook serta perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer.

Berikut adalah isi dari Perjanjian Renville. a). Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. b). Disetujuinya sebuah Garis Demarkasi Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. c). TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pada akhirnya, Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 dan disusul intruksi untuk menghentikan aksi tembak menembak pada 19 Januari 1948. Selain itu, masih ada enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik yang meliputi hal-hal berikut. a). Belanda tetap memegang

kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia sampai dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). b). Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. c). RIS sederajat dengan Belanda dan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua uni tersebut. d). Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. e). Akan diadakan penentuan pendapat rakyat (plebisit) di Jawa, Madura, dan Sumatra untuk menentukan apakah rakyat akan bergabung dengan RI atau RIS. f). Dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS.

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, maka wilayah RI semakin sempit karena diterimanya Garis Demarkasi Van Mook, yakni wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur.

Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah RI, misalnya di Jawa Barat ada sekitar 35.000 tentara Divisi Siliwangi sehingga pada 1 Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah menuju wilayah RI di Jawa tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Di samping itu, ada sekitar 6.000 tentara dari Jawa Timur harus masuk ke wilayah RI.

Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan dari masyarakat sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin pada 23 Januari 1948. Akhirnya, Amir menyerahkan kembali mandatnya sebagai perdana menteri kepada presiden. Dengan demikian, keputusan Renville menimbulkan masalah baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan.

 

I.       Agresi Militer Belanda II

Seperti halnya ketika diadakan Perjanjian Linggajati antara Indonesia dengan Belanda yang dikhianati Belanda dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I, ketika diadakan Perjanjian Renville, Belanda juga mengkhianatinya. Perjanjian Renville yang diadakan pada Januari 1948 di atas Kapal USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menyepakati suatu gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mook (suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda walaupun dalam kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yang dikuasai pihak Republik di dalamnya).

Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta - wakil presiden merangkap perdana menteri menggantikan Amir Syarifuddin - tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mencari cara menjatuhkan wibawa Indonesia.

Saat ketegangan semakin memuncak, Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville.

Sementara itu, keadaan dalam negeri sudah sangat tegang terkait dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat (PKI dan sekutunya) terhadap politik yang

dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Musso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet.

Musso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan dialah yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap Kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun, 18 September 1948.

Untuk mengajak rakyat agar bersatu melawan pemberontakan PKI Madiun 1948 yang mencoba menohok dari belakang sementara Republik Indonesia menghadapi Belanda, Sukarno dengan nada tinggi mengatakan, “Pada saat yang genting ini kita mengalami cobaan yang besar untuk menentukan nasib kita sendiri. Silakan pilih di antara dua, yaitu ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka atau ikut Sukarno-Hatta yang akan memimpin Negara RI yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun juga!”

TNI bertindak cepat. Kolonel Sungkono segera mengerahkan brigade operasi di bawah komando Mayor Jonosewojo. Tentara Indonesia melakukan pukulan balasan terhadap PKI Madiun dengan bantuan dari batalion-batalion Mudjajin, Sabirin Muhtar, Sabaruddin, dan Sunaryadi. Gubernur Militer Gatot Subroto juga mengerahkan Brigade Sadikin Siliwangi dari arah Barat. Batalion batalion yang dikerahkan adalah Achmad Wiranatakusumah, Umar, Daeng, Nasuhi, Kusno Utomo, Sambas, Kosasih, dan Kemal Idris.

Dalam tempo sepuluh hari saja pasukan TNI telah merebut Madiun. Akhirnya, pemberontakan PKI Madiun dapat dipadamkan TNI dan pemimpinnya, Musso, ditembak mati pada 31 Oktober 1948.

Sebelum pasukan-pasukan Republik dapat beristirahat setelah beroperasi terus- menerus melawan PKI Madiun, Belanda menyerang lagi. Dini hari, 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali Agresi Militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara.

Setelah mengetahui Belanda menyerang, Sultan Hamengkubuwono IX kemudian pergi ke Gedung Negara (sekarang Gedung Agung, Istana Negara Yogyakarta) untuk bertemu dengan Presiden Sukarno dan beberapa menteri seperti Juanda, Ali Sastroamijoyo, Rh. Kusnan, serta Laksamana Udara Suryadarma, sedangkan Wakil Presiden-Perdana Menteri Moh. Hatta tidak ada.

Ternyata, saat itu Hatta sedang berada di Kaliurang untuk menghadiri pertemuan dengan perwakilan Australia, Critchley, anggota Komisi Tiga Negara. Karena kabinet akan segera mengadakan sidang darurat, sementara perdana menteri tidak ada, maka Sultan Hamengkubuwono IX menyanggupi untuk menjemput Hatta di Kaliurang.

Sementara itu, pesawat terbang Belanda menjatuhkan granat, bom, dan tembakan mitraliur ke Benteng Vredenburg yang terletak di depan Gedung Negara. Sultan Hamengkubuwono IX langsung menuju mobilnya. Namun, sebelum sampai meninggalkan halaman Gedung Negara, Sultan Hamengkubuwono IX bertemu dengan Sutan Syahrir, mantan perdana menteri yang juga akan menjemput Hatta ke Kaliurang.

Bersama Syahrir, Sultan Hamengkubuwono IX menuju Kaliurang. Di tengah jalan, Sultan Hamengkubuwono IX berpapasan dengan mobil milik Hatta yang menuju ke Gedung Negara. Dengan cepat, Sultan Hamengkubuwono IX memutar kemudinya untuk kembali ke Gedung Negara. Namun, karena pesawat terbang Belanda membabi buta memuntahkan bom, Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk meninggalkan jalan raya dan memasuki jalan desa yang lebih terlindung dengan jalan yang berliku-liku untuk menghindari serangan pesawat tempur Belanda.

Sesampai di Gedung Negara, ternyata sidang darurat sudah selesai sehingga Sultan Hamengku buwono IX sebagai Menteri Negara Koordinator Keamanan tidak sempat mengikuti sidang darurat yang sangat penting.

Semula memang sudah ada rencana bahwa presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya akan diterbangkan ke India. Rencana lain adalah mengungsikan presiden ke Baturaden, di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Ternyata, dalam suasana genting itu pemerintah RI menghasilkan keputusan darurat seperti berikut.

a.  Melalui radiogram, pemerintah RI mem berikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Juga memberikan perintah kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India bahwa apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka A.A. Maramis diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan di India.

b. Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal di dalam kota - dengan risiko ditangkap Belanda - agar dekat dengan KTN (saat itu berada di Kaliurang).

c.  Pimpinan TNI menyingkir ke luar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan (sistem wehkreise) di Jawa dan Sumatra.

Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden dan sejumlah pejabat negara. Sukarno, Sutan Syahrir, serta Agus Salim ditawan dan diterbangkan ke Brastagi. Sedangkan Hatta, Mr. Roem, Ali Sastroamijoyo, Suryadarma, dan Assat ditawan di Bangka. Tidak beberapa lama, Sukarno kemudian dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Sudirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota.

Sore harinya, pukul 17.00, Komandan Pasukan Belanda Kolonel Van Langen yang menjadi penguasa militer di Yogyakarta datang ke keraton. Kedatangannya itu untuk memberitahukan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX boleh bergerak ke mana- mana secara leluasa asalkan tidak melawati garis merah yang tertera di peta.

Setelah dilihat, ternyata garis merah tersebut mengelilingi seluruh wilayah keraton. Itu artinya, Sultan HB IX tidak boleh keluar dan bergerak dengan bebas. Jadi, Sultan Hamengkubuwono IX dikenakan status tahanan rumah oleh Belanda.

Aksi/Agresi Militer Belanda II ternyata menarik perhatian PBB karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Perjanjian Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan kepada PBB. Pada 24 Januari 1949, Dewan Keamanan membuat resolusi agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan presiden RI serta pemimpin politik lain yang ditawan Belanda.

Amerika Serikat mulai mengubah pandangannya terhadap Indonesia karena dengan tegas telah menumpas pemberontakan PKI di Madiun sehingga mulai melakukan tekanan dan ancaman menghentikan bantuan kepada Belanda yang diberikan dalam

rangka Marshall Palan (di Eropa). Adanya tekanan politik dan militer - dengan makin besarnya kemampuan TNI untuk melaksanakan perang gerilya - itulah akhirnya Belanda menerima perintah Dewan 241 Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya dan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

 

J.      Gerilya Panglima Besar Sudirman

Apabila para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda, atas perintah Presiden Sukarno, Panglima Besar Sudirman yang saat itu berusia 30 Tahun meninggalkan Kota Yogyakarta untuk bergerilya.

Sudirman, dalam sebuah diskusi kecil dengan Sukarno, mengajak Sukarno untuk meninggalkan Gedung Agung sebelum ditangkap Belanda dan bergerilya bersama di hutan. Namun, ajakan Sudirman tersebut ditolak oleh Sukarno dengan alasan jika Sukarno ikut bergerilya, maka Belanda akan dengan mudah menembak mati Sukarno. Sebaliknya, jika Sukarno tetap tinggal dan ditangkap Belanda, Sukarno dapat berdiplomasi dan masih bisa memimpin rakyat. Sukarno memerintahkan Sudirman untuk masuk ke desa dan hutan untuk perang gerilya 100 persen.

Akhirnya, Jenderal Sudirman yang dalam keadaan kondisi badan tidak sehat karena sakit paru-paru memimpin perang gerilya. Sudirman dan rombongan melakukan perjalanan mulai dari Yogyakarta ke Gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Karena dalam perang gerilya tersebut menggunakan kekuatan fisik yang prima, sementara Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, maka selama dalam perjalanan Sudirman harus ditandu atau dipapah oleh anak buahnya untuk masuk hutan, naik gunung, turun jurang, dan keluar masuk dari desa satu ke desa yang lain. Sudirman memberikan contoh sebagaimana pesan Sukarno untuk tidak akan pernah menyerah dalam usaha mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI.

Dalam perjalanan perang gerilyanya, setelah sampai Kediri, Sudirman lalu memutar melawati Trenggalek dan terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo dengan tetap waspada karena Belanda menyebar tentaranya untuk memburu Sudirman dan anak buahnya untuk ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Jenderal Sudirman dan anak buahnya yang setia sungguh heroik karena menempuh perjalanan kurang lebih

1.000 km dengan perbekalan seadanya.

Waktu bergerilya mencapai enam bulan dengan penuh derita, lapar, dahaga, kepanasan, kedinginan, ancaman Belanda, dan menahan rasa sakit pada paru-parunya. Meski demikian, Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa, dan raganya untuk tegaknya kedaulatan bangsa dan negara.

 

K.    Berdirinya PDRI

Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II, sebelum pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel van Langen sampai ke Gedung Agung, Sukarno beserta para pemimpin negara melakukan rapat yang antara lain memutuskan agar presiden membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat.

Sukarno juga mengirim mandat serupa kepada Mr. A.A. Maramis dan Dr. Sudarsono yang berada di New Delhi, India, apabila pembentukan pemerintah darurat di Bukittinggi mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin Prawiranegara berhasil mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota pada 19 Desember 1948.

PDRI ternyata aktif menjalankan pemeritahannya dan pemerintahan di Yogyakarta untuk sementara tidak aktif. Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. a). PDRI dapat sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. b). PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirim kepada ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru, oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah. c). PDRI berhasil menjalin hubungan dan membagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India inilah informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa (misalnya serangan 1 Maret 1949) dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Maka, terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat kepada Presiden RI di Yogyakarta pada 13 Juli 1949. Dengan demikian, PDRI yang bekerja selama delapan bulan telah berhasil menggantikan pemerintahan RI meskipun dalam beberapa hal harus dikonsultasikan dengan para pemimpin RI yang sedang dalam pembuangan.

 

L.     Serangan 1 Maret 1949

Setelah para pemimpin bangsa ditangkap dan Jenderal Sudirman menyingkir ke hutan dan desa untuk perang gerilya 100 persen, Belanda mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia tinggal nama. Republik Indonesia sudah tidak ada, yang ada hanya para pengacau keamanan. Sebagai reaksi, Sultan Hamengkubuwono IX ingin melakukan Counter Opinion agar aktivitas Republik Indonesia dapat didengar oleh Dewan Keamanan PBB yang akan bersidang pada 1 Maret 1949. Informasi bahwa DK PBB akan bersidang didengar dari siaran radio berita luar negeri.

Kemudian, lewat kurir, Sultan Hamengkubuwono IX berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Dalam surat balasannya, karena Sudirman jauh dari Yogyakarta, untuk penyerangan agar dibahas bersama Komandan TNI setempat, yakni Letkol. Suharto selaku komandan wehkreise III.

Wehkreise adalah lingkungan pertahanan atau pertahanan daerah yang mengadaptasi dari strategi militer yang dilakukan tentara Jerman pada Perang Dunia II. Sistem ini dipakai sejak dari pertahanan pulau sampai daerah-daerah. Masing-masing komandan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan mengembangkan perlawanan terhadap tentara Belanda. Wilayah wehkreise adalah satu keresidenan yang di dalamnya terhimpun kekuatan militer, politik, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.

Letkol. Suharto datang menghadap ke keraton dan berganti baju dengan baju abdi dalem layaknya rakyat yang sedang meghadap raja. Dalam pertemuan dengan Letkol. Suharto untuk membahas penyerangan, Sultan berpesan agar silakan menyerang dari

berbagai arah, tetapi jangan menyerang dari arah selatan karena di selatan ada keraton yang akan menjadi sasaran mortir dan merusak keraton.

Akhirnya, strategi pengepungan disepakati untuk dibagi menjadi enam sektor, yakni keraton bagian barat, keraton bagian timur, barat Jalan Malioboro, timur Jalan Malioboro, barat Stasiun Tugu ke utara, dan timur Stasiun Tugu ke utara. Penyerangan terhadap Belanda dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari.

Tanggal 1 Maret 1949, sekitar pukul 06.00 WIB, sewaktu sirine berbunyi sebagaimana berakhirnya jam malam yang dibuat Belanda, serangan umum dilancarkan dari berbagai arah. Letkol. Suharto memimpin langsung penyerangan dan berjalan dengan sukses. Selama enam jam (mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 12.00), Yogyakarta dapat diduduki TNI. Setelah mendatangkan bantuan tentara dari Gombong dan Magelang, Belanda baru bisa memukul mundur para pejuang.

Keberhasilan gerilya kota adalah berkat bantuan Sultan Hamengkubuwono IX yang melindungi para gerilyawan di dalam keraton, termasuk perbekalan uang ratusan gulden dan sebagainya. Keteguhan hati untuk berpihak kepada rakyat terlihat ketika terjadi perdebatan antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Jenderal Meyer, Komandan pasukan Belanda.

Sultan Hamengkubuwono IX dituduh melindungi gerilyawan dan Belanda ingin mengejarnya ke dalam keraton. Namun, Sultan Hamengkubuwono IX menjawab dengan memakai bahasa Belanda yang fasih, “Kalau Tuan-tuan ingin menyerang keraton, maka silakan Tuan lakukan. Tetapi sebelum itu, Tuan harus melangkahi mayat saya dulu.” Karena kewibawaan Sultan, akhirnya Jenderal Meyer tidak mencari lagi gerilyawan di dalam keraton.

Bagi masyarakat Indonesia, kejadian Serangan Umum 1 Maret 1949 memberikan teladan bagaimana kuatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, dampak internasionalnya adalah meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada dan masih punya kekuatan. Oleh karena itu, DK PBB mencarikan jalan terbaik untuk mengatasi persengketaan lewat perundingan.

 

M.   Kedermawanan Sultan Hamengku Buwono II Dalam Revolusi Fisik (1946-1950)

Setelah kepindahan para pemimpin di Jakarta ke Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX sebagai tuan rumah melayani tamunya dengan sebaik-baiknya. Semula Muhammad Hatta dan keluarga menginap di Puro Pakualaman sambil menunggu selesainya perbaikan rumah yang disiapkan di Jalan Reksobayan No. 4 Yogyakarta. Sukarno dan keluarga juga sementara tinggal di Puro Pakualaman sambil menunggu membersihkan rumah Gubernur Belanda yang kemudian dikenal dengan Gedung Negara atau sekarang bernama Gedung Agung.

Gedung Agung juga berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan Republik di Yogyakarta, karena di gedung inilah biasanya dilakukan pertemuan antara Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pimpinan militer. Setibanya para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta, tiap-tiap kementerian dan jawatan-jawatan berturut-turut ikut hijrah ke Yogyakarta.

Gedung Negara setelah ditinggalkan Jepang tidak terdapat peralatan rumah tangga di dalamnya. Oleh karena itu, Keraton Yogyakarta memberikan berbagai peralatan

bahkan keraton memberikan 1.440 pucuk senjata api kepada pasukan Republik Indonesia. Selain senjata api, Keraton Yogyakarta juga menyumbangkan senjata-senjata tajam seperti tombak. Sukarno menceritakan bahwa saat itu pemerintahan Republik Indonesia bekerja seadanya sehingga tidak mirip dengan pemerintahan selayaknya.

Sukarno berujar “Kami tidak mempunyai apa-apa, tidak ada mesin ketik, alat kantor, pesawat terbang, dan kami juga tidak mempunyai uang.” Melihat kondisi pemerintahan yang memprihatinkan itulah kemudian Sultan menyumbangkan beberapa uang gulden milik keraton sekaligus uang pribadinya untuk biaya operasional pemerintah Republik Indonesia. Menurut Rahendra Koeman, seorang menteri yang menjabat bidang perburuhan dan sosial dalam kabinet Hatta, pemberian bantuan uang Belanda (gulden) dalam jumlah sangat besar yang disimpan di keraton kepada pejabat dan pegawai- pegawai pemerintah pusat adalah agar tidak menyeberang kepada pihak Belanda karena tergiur uang Belanda.

Sebelum para pemimpin bangsa bertolak dari Bangka (pengasingan) menuju Yogyakarta mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan. Dalam perbincangan itu, tiba- tiba Sukarno dan Moh. Hatta berbicara dengan nada yang menunjukkan kesedihan karena pemerintah republik tidak punya ongkos dan biaya operasional untuk menggerakkan roda pemerintahan jika kembali ke Yogyakarta dan kemudian dilanjutkan di Jakarta.

Para tokoh yang ada di sana seperti H. Agus Salim, Komisaris Besar Polisi Sumarto, Mr. Assaat, Mr. Gafar Pringgodigdo, dr. Halim, dr. Darmasetiawan, RH. Koesnan, dan lainnya telah memberikan saran, tetapi tidak ada keputusan yang disepakati. Sultan berbicara di hadapan para pemimpin republik itu untuk menyumbangkan dana dalam bentuk cheque Javache Bank (sekarang Bank Indonesia) sebesar f 6.000.000 (6 juta gulden) untuk membantu kepulangan para pemimpin Republik dan memulai menggerakkan roda pemerintahan.

Dengan uang sebanyak itu, Indonesia kala itu dapat memperbaiki pelayanan rakyat dalam bidang kesehatan, pendidikan, militer, sampai pada penggajian pejabat dan pegawai negara. Tahun 1949, negara diibaratkan sebagai bayi yang belum punya pendapatan, sedangkan negara membutuhkan uang untuk pemerintahan minimal untuk gaji pegawai dan pimpinan Republik.

Sukarno menerima selembar kertas cheque tersebut dengan wajah terharu dan menyambutnya dengan kata singkat dengan suara rendah: “Terima kasih” sambil mengulurkan tangannya kepada Sultan. Dua anak manusia dan dua putra bangsa terbesar saling berjabat tangan. Oleh karena merasa terharu dengan kebaikan Sultan, tanpa canggung Sukarno langsung merangkul Sultan.

Suasana ruangan menjadi hening dan haru. Air mata tidak terbendung dari semua yang hadir. Oleh karena Sukarno sangat terkesan dan merasa begitu pentingnya Yogyakarta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Sukarno sebelum kembali ke Jakarta, menuliskan pesan, “Djogjakarta mendjadi termasjhur oleh karena djiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus djiwa kemerdekaan itu!

 

N.     Perjanjian Roem Royen

Serangan 1 Maret 1949 yang dilancarkan TNI ternyata telah membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada dan propaganda yang selama ini diberitakan Belanda ternyata

tidak benar. Walaupun didesak oleh dunia internasional, Belanda masih saja tidak menaati resolusi DK PBB tanggal 24 Januari 1949 (Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan presiden RI dan pemimpin politik yang ditawan Belanda). Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas, jika Belanda tetap membandel, maka bantuan ekonomi akan dihentikan. Dengan adanya ancaman seperti itu, akhirnya Belanda melunak.

Tanggal 14 April 1949, atas inisiasi komisi PBB, diadakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Mrele Cochran, anggota komisi dari AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen. Dalam perundingan itu, RI tetap menuntut tidak melakukan perundingan jika tidak ada kesepakatan pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Sebaliknya, Belanda menuntut agar Indonesia menyetujui tentang perintah penghentian perang gerilya yang dilakukan TNI.

Perundingan menjadi sangat alot sehingga Amerika mendesak Indonesia agar melanjutkan perundingan. Jika tetap pada pendirian, maka Amerika tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun. Akhirnya, perundingan dilanjutkan pada 1 Mei 1949 dan 7 Mei 1949 dengan menghasilkan kesepakatan Roem-Royen yang isinya sebagai berikut.

a.  Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat.

b.  Pihak Belanda menyetujui adanya pengembalian RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948 serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.

Kemudian, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari pihak Belanda. Setelah pemerintahan kembali ke Yogyakarta, pada 13 Juli 1949 diselenggarakan Sidang Kabinet RI yang pertama. Dalam sidang itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta. Sidang itu juga memutuskan untuk mengangkat Sultan Hamengkubuwono IX sebagai menteri pertahanan merangkap ketua koordinator pertahanan.

 

M. Peristiwa Yogya Kembali

Sebagai konsekuensi atas perjanjian Roem-Royen pada 18 Juni 1949, Menteri Koordinator Keamanan Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan perintah kepada PDRI untuk menghentikan tembak-menembak. Ini dimaksudkan agar daerah Yogyakarta disiapkan untuk mengosongkan tentara Belanda. Pada 29 Juni 1949, pasukan Belanda berangsur-angsur meninggalkan Yogyakarta. Begitu juga pasukan TNI berangsur-angsur masuk ke Kota Yogyakarta. Peristiwa 248 keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta inilah yang dikenal sebagai Peristiwa Yogya Kembali.

Pada 6 Juli 1949, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta bertolak dari Pangkalpinang (pengasingan) menuju Yogyakarta disertai oleh pemimpin-pemimpin Republik yang diasingkan di Bangka. Ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu

untuk kembali ke Yogyakarta, yakni: a). Kelompok pimpinan Republik Indonesia yang diasingkan di Bangka. b). Kelompok PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Parwiranegara. c). Kelompok angkatan perang yang melakukan gerilya pimpinan Jenderal Sudirman.

Setibanya di Gedung Negara, Sukarno memberikan sambutan, “… Kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta adalah nyata bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus dilanjutkan. Dua faktor utama yang memungkinkan kembalinya pemerintahan RI ke Yogya adalah pertama, kekuatan dan keuletan rakyat, kedua bantuan dunia internasional.”

Dengan demikian menjadi kenyataan bahwa pemerintahan RI telah kembali. Wakil-wakil dari UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) turut serta menerima kedatangan pemimpin- pemimpin RI di Yogyakarta. Sementara itu, wakil ketua BFO (negara-negara bagian) menemui presiden dan wakil presiden untuk membicarakan rencana Konferensi Antar- Indonesia dan sekaligus menyampaikan undangan untuk hadir dalam konferensi itu.

Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di ibu kota RI Yogyakarta. Sudirman datang ke Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta dengan pasukannya setelah memimpin gerilya. Sudirman dijemput Letkol. Suharto di bagian selatan kota Yogyakarta. Sudirman dipikul dengan tandu karena menderita sakit paru- paru dan sukar untuk berjalan.

Tandu diletakkan pelan-pelan dan keluarlah Sudirman dengan pelan tetapi berdiri tegak walaupun berjalan dibantu tongkat. Panglima Besar menggunakan pakaian Jawa, baju lurik, kain kehitam-hitaman, ikat kepala wulung, serta berjas panjang dan terselip keris pusaka di bagian muka sabuk.

Setibanya di Alun-alun Utara, Sudirman melakukan parade dan disambut Sukarno dengan hangat. Keduanya berpelukan erat sebagai tanda kerinduan masing-masing. Ketika melakukan parade, para komandan satu per satu mendapat tepukan pada bahu dari panglima besar dan para komandan itu tidak dapat menahan perasaannya melihat wajah panglimanya dan menitikkan air mata karena haru.

Selesai melakukan parade, Sudirman bersalaman dengan Syafruddin Parwiranegara yang berpakaian hitam dan memakai peci hitam yang baru tiba pada hari itu, Minggu, 10 Juli 1949. Lengkaplah sudah semua pimpinan negara di Yogyakarta, baik yang dari Bangka, dari Pemerintah Darurat RI di Sumatera, maupun Pimpinan Angkatan Perang. Jalan yang akan ditempuh kini dapat dibicarakan bersama.

Strategi perang Jenderal Sudirman kemudian dikenal sebagai “Perang Gerilya”. Strategi perang ini kemudian ditulis dalam sebuah buku oleh A.H. Nasution dengan judul Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan yang Akan Datang. Ternyata buku ini dijadikan acuan atau panduan tentara Vietnam di bawah pimpinan Jenderal Nguyen Giap dan berhasil mengalahkan tentara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Hingga kini, buku A.H. Nasution tersebut menjadi bacaan wajib bagi Taruna Akademi Militer Amerika.

O.         Konferensi Antar Indonesia

Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). Namun, di antara pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Mereka sadar bila ternyata hanya dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda.

Kabinet Hatta melakukan perjuangan diplomasi, yaitu masalah internal terlebih dahulu. Hatta beberapa kali mengadakan Konferensi Antar-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mook dengan negara bonekanya. Ternyata, hasil Konferensi Antar-Indonesia itu berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya negara RIS, tetapi bukan berarti pemerintah RIS tunduk kepada pemerintah Belanda.

Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan Konferensi Antar Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Antar- Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu antara lain sebagai berikut. a). Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. b). RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dengan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. c). RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun Belanda. d). Angkatan perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat. e). Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Kesepakatan ini mempunyai arti penting karena akan dijadikan bekal dalam menghadapi perundingan-perundingan selanjutnya dengan Belanda. Pada 1 Agustus 1949, Indonesia dan Belanda sepakat menghentikan tembak-menembak. Kesepakatan itu berlaku efektif mulai 11 Agustus 1949 untuk seluruh Jawa, sedangkan untuk wilayah Sumatra dilaksanakan pada 15 Agustus 1949. Keberhasilan dari kesepakatan-kesepakatan inilah yang memungkinkan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den

Haag, Belanda dari bulan Agustus sampai November 1949.

 

P.            Konferensi Meja Bundar (KMB)

Walaupun perjanjian Roem-Royen dapat mengembalikan para pemimpin dari pengasingan, kembalinya pemerintahan darurat dari Sumatra dan Panglima Besar Sudirman sudah kembali berkumpul di Yogyakata, tetapi masalah-masalah antara Indonesia dengan Belanda belum semuanya tuntas. Untuk itulah perlu dieselenggarakan sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di antara dua negara itu. Oleh karena itu, pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta (sebagai ketua), Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Ir. Juanda, Kolonel T.B. Simatupang, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Dr. J. Leimena, dan Mr. Abdul Karim Pringodigdo. Sementara dari BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) adalah Sultan Pontianak Hamid II. Delegasi dari Belanda diketuai Mr. Van Maarseveen, sedangkan UNCI oleh Chritcjley.

Tujuan diadakan KMB adalah 1) menyelesaikan sengketa antara Indonesia  dengan Belanda dan 2) untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Renville.

Masalah-masalah antara Indonesia dengan Belanda yang sulit untuk dipecahkan dalam KMB adalah sebagai berikut. a. Soal Uni Indonesia-Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki ada ikatan secara permanen dengan bentuk kerja sama yang lebih luas. b. Masalah utang Hindia Belanda. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sedangkan pihak Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan dan biaya perang kolonial melawan TNI.

Setelah melalui perdebatan yang keras, pada 2 November 1949, KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusannya antara lain sebagai berikut. a. Belanda mengakui keberadaan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat - RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian yang pernah dibentuk Belanda. b. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan.

c. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung. d. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia-Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. e. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. f. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

Beberapa klausul keputusan itu merugikan Indonesia, misalnya utang-utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Utang itu antara lain untuk pembelian senjata sebagai alat membunuh TNI dan rakyat serta menghancurkan infrastruktur yang ada di Indonesia, tetapi yang harus membayar Indonesia sendiri.

Klausul yang merugikan Indonesia lainnya adalah soal penundaan penyelesaian Irian Barat yang merupakan akal- Belanda agar tetap menguasai wilayah Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan ini perlu waktu yang berliku-liku dan panjang. Walaupun ada beberapa klausul yang merugikan, tetapi Indonesia menerima klausul itu karena KMB memberi kesempatan kepada Indonesia untuk membangun negeri sendiri.

 

Q.         Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi perjanjian KMB diterima KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat - semacam parlemennya Indonesia) melalui sidangnya pada 6 Desember 1949. Kemudian, pada 14 Desember 1949, diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 (rumah Sukarno). Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah RI serta pemerintah negara bagian dan daerah untuk membahas konstitusi RIS. Pertemuan itu memutuskan bahwa UUD 1945 menjadi konstitusi RIS.

Negara RIS yang berbentuk federasi itu meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Sebenarnya bagi RI, pembentukan RIS sangat merugikan, tetapi mengingat sebagai strategi para pemimpin agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia walaupun dalam bentuk RIS, tetap diterima.

Dalam konstitusi RIS juga ditentukan bahwa ada presiden dan perdana menteri (pemimpin menteri-menteri) secara bersama-sama sebagai pemerintah. Kemudian, dibentuk lembaga perwakilan yang terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara bagian yang masing-masing diwakili dua orang, sedangkan DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil wakil seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan konstitusi, negara berbentuk federal dan meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu: a. Negara Bagian. 1) Negara RI menurut status quo seperti dalam Persetujuan Renville. 2) Negara Indonesia Timur. 3) Negara Pasundan (Jawa Barat). 4) Negara Jawa Timur. 5) Negara Madura. 6) Negara Sumatera Timur. 7) Negara Sumatera Selatan. b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. 255 c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang  bukan negara-negara bagian.

Tanggal 16 Desember 1949, Sukarno dipilih sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Agustus 1949 di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dan pada 20 Desember 1949, Kabinet Hatta dilantik. Dengan terbentuknya pemerintahan, maka terbentuklah pemerintahan RIS.

Sudah diketahui bahwa RIS beranggotakan RI dan negara negara  federasi. Setelah Sukarno diangkat menjadi presiden RIS, maka presiden RI mengalami kekosongan jabatan. Untuk itu ketua KNIP, Mr. Assaat, ditunjuk sebagai pejabat presiden RI dan dilantik pada 27 Desember 1949. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu RIS bubar, RI tetap ada.

 

Posted in: materikelasxii