kronologis proses dikeluarkannya Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika

pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan

sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang

dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang

dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan

pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak

“pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan

diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor

Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang

berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya

adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Berdasarkan laporan

tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio

dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor

dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang

akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang

kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang

kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada

saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan

Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S/PKI

itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri

sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai

ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai

sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap

sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD)

ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor

yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud

dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor,

pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi

AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan

ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto

mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan

bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan

kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut

Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno

hingga pukul 20.30 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu

dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah

Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang

ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan

Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan

keamanan dan ketertiban.

Kemudian versi dua mengatakan bahwa Supersemar tersebut

tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu

setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen

Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono,

dimana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua

G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto

meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan

harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah

Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan

Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar

hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.

Isi supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat

perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia

Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat “sakti” ini berisi

perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima

Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat

itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam

mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Posted in: materikelasxii