Kerajaan Kutai

Dari prasasti Yupa itulah kita bisa mengungkap kisah sejarah Kerajaan Kutai. Prasasti yang berbentuk yupaatau tiang batu berjumlah tujuh buah itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa

Sanskerta. Para ahli epigrafi berhasil membaca isi prasasti itu sehingga kita memperoleh berita tentang Kerajaan Kutai yang berkaitan dengan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kerajaan itu

diperkirakan muncul pada abad V M atau sekitar ta

hun 400 Masehi. Bagaimana kehidupan kerajaan itu? Mari kita analisis bersama.

a. Kehidupan Politik

Menurut prasasti tersebut, raja Kerajaan Kutai yang terbesar adalah Mulawarman. Ia adalah putra Aswawarman, sedangkan Aswawarman adalah putra Kundunga. Ditilik dari nama sebutannya, para ahli berpendapat bahwa nama Mulawarman dan Aswawarman memperoleh pengaruh dari India. Karena, di India juga ditemukan nama-nama serupa. Sebaliknya, para ahli mengatakan bahwa nama Kundungga yang merupakan kepala suku itu adalah nama asli Indonesia. Selain itu, prasasti Yupa juga

menyebut Aswawarman sebagai Dewa Ansuman atau dewa Matahari dan dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja.

Raja Mulawarman sendiri telah menganut agama Hindu. Bahkan dalam prasasti itu ditulis bahwa ia telah menyedekahkan 20.000 ekor lembu kepada para brahmana. Ia merupakan pendiri dinasti dalam agama Hindu.

b. Raja-raja Kutai

1. Maharaja Kudungga, gelar anumerta Dewawarman (pendiri)
2. Maharaja Asmawarman (anak Kundungga)
3. Maharaja Mulawarman (anak Aswawarman)
4. Maharaja Marawijaya Warman
5. Maharaja Gajayana Warman
6. Maharaja Tungga Warman
7. Maharaja Jayanaga Warman
8. Maharaja Nalasinga Warman
9. Maharaja Nala Parana Tungga Warman
10. Maharaja Gadingga Warman Dewa
11. Maharaja Indra Warman Dewa
12. Maharaja Sangga Warman Dewa
13. Maharaja Candrawarman
14. Maharaja Sri Langka Dewa Warman
15. Maharaja Guna Parana Dewa Warman
16. Maharaja Wijaya Warman
17. Maharaja Sri Aji Dewa Warman
18. Maharaja Mulia Putera Warman
19. Maharaja Nala Pandita Warman
20. Maharaja Indra Paruta Dewa Warman
21. Maharaja Dharma Setia Warman

c. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial dalam Kerajaan Kutai bisa dilihat dari pelaksanaaan upacara penyembelihan kurban. Salah satu yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah berupa 20.000 ekor lembu kepada kaum brahmana. Sedekah itu sendiri dilaksanakan di tanah suci yang bernama Waprakeswara, yaitu tempat suci untuk memuja Dewa Syiwa. Dari peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa hubungan yang terjadi antara Raja Mulawarman dengan kaum brahmana terjalin secara erat dan

harmonis.

d. Kehidupan Ekonomi

Ketujuh Yupa yang ditemukan di sekitar Muarakaman tidak menyebutkan secara spesifik kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Hanya salah satu Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk golongan brahmana. Tidak ada sumber yang pasti tentang asal usul emas dan sapi yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kerajaan. Tetapi dari situ kita bisa menduga bahwa Kerajaan Kutai telah melakukan aktivitas perdagangan.

d. Kehidupan Budaya

Karena Kerajaan Kutai telah mendapat pengaruh agama Hindu, maka kehidupan agamanya telah lebih maju. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan upacara penghinduan atau pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu yang disebut Vratyastoma. Upacara tersebut dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman dan dipimpin oleh para pendeta atau brahmana dari India. Baru pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara tersebut dipimpin oleh kaum brahmana dari Indonesia. Dari situ kita bisa melihat bahwa kaum brahmana dari Indonesia ternyata telah memiliki tingkat intelektual yang tinggi karena mampu menguasai bahasa Sanskerta. Karena, bahasa ini bukanlah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh rakyat India melainkan bahasa resmi kaum brahmana untuk masalah keagamaan.

Read More

Masuknya Kristen ke Indonesia

Pada abad XVI, bangsa Portugis dan kemudian bangsa Belanda datang ke Indonesia. Maksud kedatangan mereka ke Indonesia sebenarnya adalah mencari rempah-rempah yang akan mereka perdagangkan di Eropa. Yang pertama datang ke wilayah Nusantara ini adalah armada dagang Portugis yang sebelumnya telah merintis jalan melalui Tanjung Harapan.

Kemudian, kedatangan Portugis itu disusul oleh armada dagang Belanda. Selengkapnya tentang perjalanan Portugis ke bumi Nusantara lihat pada artikel Tokoh perintis penjelajahan samudra portugis (Bartholomeus Diaz dan Vasco da Gama).

Armada Portugis yang pertama dipimpin oleh Alfonso D’ Albuquerque dan tiba di Maluku serta mulai mengadakan pendekatan dengan penduduk asli. Dalam perjalanannya itu ikut serta imam-imam Katolik yang kemudian menyebarkan agama Katolik. Armada Belanda datang kira-kira pada awal abad XVII setelah sekian lama bangsa Portugis berada di Indonesia.

Kedua bangsa inilah yang memperkenalkan agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia. Pada dasarnya kedua agama tersebut sama, karena keduanya memiliki kitab suci yang disebut Al-kitab yang terdiri dari perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau Injil. Akan tetapi keduanya mempunyai sejarah yang agak berbeda.

Masuknya Agama Kristen Katolik

Agama Kristen Katolik disebarkan pertama kali di Indonesia oleh imam-imam Katolik. Agama ini diperkenalkan kepada penduduk asli dengan cara damai dengan penuh cinta kasih. Seorang imam yang terkenal pada waktu itu adalah Fransiscus Xaverius, yang telah banyak memberikan waktu dan tenaganya bagi pekerjaan misi di Indonesia.

Misi Katolik ini bekerja tidak hanya di Maluku, tetapi juga di Flores, Timor Timur, Kepulauan Kei, Pulau Jawa, yaitu di sekitar Muntilan, Malang, dan Jakarta, serta pulau-pulau lain di Indonesia.

Selain mengajarkan agam, misi Katolik juga membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Karya misi Katolik ini tidak hanya terbatas pada orang yang beragama Katolik saja, tetapi bagi semua orang, apapun agama atau kepercayaannya.

Pusat agama Katolik di seluruh dunia terletak di Vatican, suatu wilayah di negara Roma, Italia. Pimpinannya disebut Paus. Pimpinan gereja Katolik di Indonesia disebut Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI). MAWI sering melakukan pendekatan antara kelompok-kelompok agama Kristen Katolik dengan kelompok agama lain yang ada di Indonesia.

Masuknya Agama Kristen Protestan

Bangsa Belanda memperkenalkan agama Kristen Protestan untuk pertama kali di Indonesia. Mula-mula penyebaran itu di arahkan kepada orang yang berada di sekitar tempat perdagangan rempah-rempah, umumnya di Maluku dan kemudian meluas ke segala pelosok di tanah air.

Pendeta-pendeta Protestan yang datang yang datang dari Negeri Belanda pada umumnya bekerja untuk bangsa Belanda, tetapi kemudian mereka juga mengajarkannya kepada penduduk asli. Dalam penyiaran ini pemerintah penjajahan sangat membatasi pekerjaan pengabaran agama kepada penduduk asli, karena takut mengganggu perdagangan yang mereka laksanakan. Namun, penyebaran agama tidak dapat dan tidak boleh disamakan dengan kepentingan dagang. Oleh karena itu, meskipun terdapat hambatan dari pemerintah penjajah, agama Kristen Protestan berkembang terus.

Selain dari bangsa Belanda pendeta dari Jerman, Amerika dan Swiss juga bekerja di Indonesia. Pada umumnya mereka bekerja di pelabuhan, seperti Kalimantan, tanah Batak dan Irian Jaya. Karena para pendeta tidak datang hanya dari satu wilayah, umat Kristen Protestan itu terdiri dari berbagai gereja.

Nama gereja-gereja itu disesuaikan dengan nama wilayah tempat gereja-gereja itu semula didirikan. Misalnya Gereja Jawa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Kalimantan, Huria Kristen Batak Protestan, dan Gereja Kristen Sulawesi Selatan.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kesadaran sebagai satu bangsa ini tampak juga didalam kehidupan gereja. Sejak itu diadakan pendekatan-pendekatan untuk mempersatukan gereja-gereja ini. Pada tahun 1950 didirikanlah Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI). DGI inilah yang menjadi wakil umat Kristen Protestan di Indonesia.

Meskipun agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan diperkenalkan oleh bangsa Eropa, agama itu bukan milik bangsa Eropa. Pemeluk agama-agama itu adalah juga bangsa Indonesia. Sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia, pemeluk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan sama dengan pemeluk agama lainnya.

Read More

Perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16

Perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16 

1. Pulau Sumatera
Pada abad ke-7 Masehi daerah Sumatra bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah dan pedagang Arab banyak berlabuh dari daerah lain. Letak pelabuhan yang berada di ujung Pulau Sumatra, menyebabkan daerah ini menjadikan tempat yang strategis.

Bukti tentang agama Islam masuk di Sumatra berasal dari makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudera Pasai tahun 1270 – 1297 Masehi dan makam seorang muslimah Tuhar Amisuri tahun 602 Hijriyah di Barus, pantai barat pulau Sumatra.

Di Sumatra bagian selatan kemunduran Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Samudera Pasai untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru.

2. Pulau Jawa
Penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Bukti tentang agama Islam di pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimum di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi.

Namun, hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk di daerah Jawa Timur. Demikian pula dengan adanya komunitas Arab yang hidup di Sumatra pada awal abad ke-12 Masehi belum tentu berarti berlangsung Islamisasi.

Setelah akhir abad ke-13 M, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Dalam berita Ma-huan (1416) terdapat keterangan tentang adanya orang-orang muslim yang tinggal di kota pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat muslim mulai berkembang baik di Jawa Timur, terutama di kota-kota pelabuhan.

Pada saat Kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran, diawal abad ke-15 Masehi kota-kota seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam, yang mempunyai pengaruh penyebaran ke Indonesia bagian timur seperti Maluku. Kota pelabuhan lain seperti Demak juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Pengaruh Demak menyebar ke kota-kota pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa dan Banten.

3. Pulau Kalimantan, Maluku dan Sulawesi
Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari Hikayat Banjar milik Kerajaan Banjar. Islamisasi ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik Kerajaan Demak dan konflik antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Daha.

Penyebaran di Maluku dan Sulawesi berjalan dengan damai. Hal ini tidak terlepas dari terjalinnya jalur hubungan dan pelayaran internasional di Malaka-Jawa-Maluku. Pengaruh Islam di Maluku diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan Islam masuk pada abad ke-16 Masehi, yang terjadi melalui konversi pusat kekuasaan (istana/keraton) yang dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada.

Dari uraian di atas dapat diambil catatan sejarah Islam penting sebagai berikut :

• Sejak abad ke-7 Masehi pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur (Tiongkok/Cina)
• Para pedagang dari Asia Barat yang sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera umumnya berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat (India).
• Ada dua pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke nusantara pada sekitar abad ke-13 Masehi. Selengkapnya bisa di baca di 2 pendapat masuknya Islam ke Indonesia
• Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah kaum pedagang para mubaligh dan sufi.
• Penerima ajaran Islam di Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan elite (raja, bangsawan dan pengusaha) dan golongan lapisan bawah (rakyat biasa).
• Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian.
• Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Saat itu Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara.
• Faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang di Indonesia adalah : 1) . Syarat untuk masuk Islam sangat mudah. 2). Agama Islam tidak mengenal kasta. 3). Penyebaran Agama Islam dilakukan damai. 4). Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. 5). Upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. 6). Kebudayaan Islam menghasilkan bentuk-bentuk sistem politik kemasyarakatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Read More

Awal Masuknya Islam di Indonesia

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam.

Adanya perdagangan antara Asia Barat dengan negeri-negeri di Asia Tenggara khususnya Nusantara (Indonesia) menandakan adanya jalinan hubungan antara tiga kerajaan besar saat itu. Di Asia sebelah barat ada Daulah Bani Umayah di sebelah timur (Cina) ada Dinasti Thang, dan Asia Tenggara ada Kerajaan Sriwijaya, Agama Islam mulai berkembang mula-mula hanya sekelompok kecil kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, desa dan sebuah kerajaan.

Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Saat itu Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan persinggahan dari berbagai negara. Peranan Pasai kemudian menurun setelah berkembangnya pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaya. 

Pada abad ke-14 Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, bahkan para pedagang dari Gujarat dan India menjadikan Malaka sebagai basis untuk mengunjungi daerah lain di Indonesia. Para pedagang Jawa juga menjadikan Malaka sebagai tempat mereka berdagang. Dari interaksi para pedagang dengan orang-orang Jawa, Islam kemudian di Pulau Jawa.

Perkembangan Islam di Jawa relatif cepat seiring dengan semakin lemahnya, kerajaan Majapahit. Komunitas Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Pada perkembangannya Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Agama Islam di Indonesia seperti : Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Selengkapnya bisa di baca tentang Kerajaan Demak Bintoro

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam berkembang cepat di Indonesia. Diantaranya sebagai berikut :

1. Syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat.
2. Agama Islam tidak tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Tidak seperti kondisi sebelumnya, masyarakat terbagi menjadi kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Waisya dan Sudra inilah yang menjadi penganut Islam pertama di Indonesia.
3. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan relatif damai tanpa kekerasan.
4. Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang bergaul erat dengan bangsa lain.
5. Upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana.

Read More

Kerajaan Islam Di Sumatra

Kerajaan Islam Di Sumatra

  Kerajaan Islam di Sumatera- Kerajaan Islam di Sumatera meliputi kerajaan samudra pasai, kerajaan malaka dan kerajaan aceh. Berikut uraian kerajaan Islam yang ada di Sumatera.

1. Kerajaan Samudera Pasai

Pedagang Persia, Gujarat, dan Arab pada awal abad ke-12 membawa ajaran Islam aliran Syiah ke pantai Timur Sumatera, terutama di negera Perlak dan Pasai. Saat itu aliran Syiah berkembang di Persia dan Hindustan apalagi Dinasti Fatimiah sebagai penganut Islam aliran Syiah sedang berkuasa di Mesir. Mereka berdagang dan menetap di muara Sungai Perlak dan muara Sungai Pasai mendirikan sebuah kesultanan. Dinasti Fatimiah runtuh tahun 1268 dan digantikan Dinasti Mamluk yang beraliran Syafi’i, mereka menumpas orang-orang Syiah di Mesir, begitu pula di pantai Timur Sumatera. Utusan Mamluk yang bernama Syekh Ismail mengangkat Marah Silu menjadi sultan di Pasai, dengan gelar Sultan Malikul Saleh. Marah Silu yang semula menganut aliran Syiah berubah menjadi aliran Syafi’i. Sultan Malikul Saleh digantikan oleh putranya yang bernamaSultan Malikul Zahir, sedangkan putra keduanya yang bernama Sultan Malikul Mansur memisahkan diri dan kembali menganut aliran Syiah. Saat Majapahit melakukan perluasan imperium ke seluruh Nusantara, Pasai berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudera Pasai, yakni:
(a) Sultan Malik as Saleh (Malikul Saleh).
(b) Sultan Malikul Zahir, meninggal tahun 1326.
(c) Sultan Muhammad, wafat tahun 1354.
(d) Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al Malik Jamaluddin, meninggal tahun 1383.
(e) Sultan Zainal Abidin, meninggal tahun 1405.
(f) Sultanah Bahiah (puteri Zainal Abidin), sultan ini meninggal pada tahun 1428.

Adanya Samudera Pasai ini diperkuat oleh catatan Ibnu Batutah, sejarawan dari Maroko. Kronik dari orang-orang Cina pun membuktikan hal ini. Menurut Ibnu Batutah, Samudera Pasai merupakan pusat studi Islam. Ia berkunjung ke kerajaan ini pada tahun 1345-1346. Ibnu Batutah menyebutnya sebagai “Sumutrah”, ejaannya untuk nama Samudera, yang kemudian menjadi Sumatera.
Ketika singgah di pelabuhan Pasai, Batutah dijemput oleh laksamana muda dari Pasai bernama Bohruz. Lalu laksmana tersebut memberitakan kedatangan Batutah kepada Raja. Ia diundang ke Istana dan bertemu dengan Sultan Muhammad, cucu Malik as-Saleh. Batutah singgah sebentar di Samudera Pasai dari Delhi, India, untuk melanjutkan pelayarannya ke Cina. Sultan Pasai ini diberitakan melakukan hubungan dengan Sultan Mahmud di Delhi dan Kesultanan Usmani Ottoman. Diberitakan pula, bahwa terdapat pegawai yang berasal dari Isfahan (Kerajaan Safawi) yang mengabdi di istana Pasai. Oleh karena itu, karya sastra dari Persia begitu populer di Samudera Pasai ini. Untuk selanjutnya, bentuk sastra Persia ini berpengaruh terhadap bentuk kesusastraan Melayu kemudian hari. Berdasarkan catatan Batutah, Islam telah ada di Samudera Pasai sejak seabad yang lalu, jadi sekitar abad ke-12 M. Raja dan rakyat Samudera Pasai mengikuti Mazhab Syafei. Setelah setahun di Pasai, Batutah segera melanjutkan pelayarannya ke Cina, dan kembali ke Samudera Pasai lagi pada tahun 1347.
Bukti lain dari keberadaan Pasai adalah ditemukannya mata uang dirham sebagai alat-tukar dagang. Pada mata uang ini tertulis nama para sultan yang memerintah Kerajaan. Nama-nama sultan (memerintah dari abad ke-14 hingga 15) yang tercetak pada mata uang tersebut di antaranya: Sultan Alauddin, Mansur Malik Zahir, Abu Zaid Malik Zahir, Muhammad Malik Zahir, Ahmad Malik Zahir, dan Abdullah Malik Zahir. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudera Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mughayat.

2. Kerajaan Malaka
Sesungguhnya, Kerajaan Malaka ini tidak termasuk wilayah Indonesia, melainkan Malaysia. Namun, karena kerajaaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan Nusantara, maka Kerajaan Malaka ini perlu dibahas dalam bab ini. Kerajaan Malaka (orang Malaysia menyebutnya Melaka) terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dengan Asia Timur. Sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah Majapahit.
Pendiri Malaka adalah Pangeran Parameswara, berasal dari Sriwijaya (Palembang). Ketika di Sriwijaya terjadi perebutan kekuasaan pada abad ke-14 M, Parameswara melarikan diri ke Pulau Singapura.
Dari Singapura, ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit. Di Malaka ia membangun pemukiman baru yang dibantu oleh orang-orang Palembang. Bahkan Parameswara bekerja sama dengan kaum bajak laut (perompak). Ia memaksa kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Malaka guna mendapatkan surat jalan.
Untuk melindungi kekuasaannya dari raja-raja Siam di Thailand dan Majapahit dari Jawa, ia menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina. Kaisar Ming inilah yang mengirimkan balatentara di bawah pimpinan Laksamana Cheng-Ho pada tahun 1409 dan 1414. Dengan demikian, Parameswara berhasil mengembangkan Malaka dengan cepat. Kemudian, Malaka pun mengambil alih peranan Sriwijaya dalam hal perdagangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka pada waktu itu merupakan Jalur Sutera (Silk Road) perdagangan yang dilalui oleh para pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, Filipina, dan Indonesia.
Parameswara mulai resmi memerintah Malaka pada tahun 1400. Menurut catatan Tome Pires, Parameswara memeluk Islam setelah menikah denan puteri raja Samudera Pasai pada usia 72 tahun. Setelah itu, Parameswara bergelar Muhammad Iskandar Syah. Namun, menurutSejarah Melayu, pengislaman Malaka berlangsung setelah Sri Maharaja, raja pengganti Parameswara, berkenalan dengan Sayid Abdul Aziz dari Jedah, Arab. Setelah masuk Islam, Sri Maharaja bergelar Sultan Muhammad Syah. Sebagian sejarawan bahkan beranggapan bahwa ia merupakan raja Malaka yang pertama muslim. Pendapat lain menyatakan, Malaka diislamkan oleh Samudera Pasai. Sri Maharaja memerintah dari tahun 1414 hingga 1444. Ia lalu digantikan oleh Sri Parameswara Dewa Syah, dikenal juga dengan nama Ibrahim Abu Said. Parameswara Dewa Syah hanya memerintah satu tahun, hingga 1445. Yang kemudian menjadi raja adalah Sultan Muzaffar Syah atau Kasim. Pada masanya Malaka mencapai masa keemasannya. Ketika itu, wilayah Malaka melingkupi Pahang, Trengganu, Pattani (sekarang termasuk wilayah Thailand), serta Kampar dan Indragiri di Sumatera.
Sultan ini memerintah hingga tahun 1459. Ia digantikan oleh Sultan Mansur Syah, dikenal juga sebagai Abdullah. Mansur Syah memerintah Malaka sampai tahun 1477. Jabatan sultan diserahkan kepada Sultan Alauddin Riayat Syah yang memerintah hingga 1488. Masa kejayaan Malaka langsung sirna sejak pasukan Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511. Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque, dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka. Portugis segera membangun benteng pertahanan. Salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih tersisa hingga kini adalah Benteng Alfamosa. Seabad kemudian, Portugis hengkang dari Malaka karena serangan pasukan VOC dari Belanda. Orang Belanda pun tak lama berkuasa atas Malaka karena kemudian Inggris mengambil alih kekuasaan atas Malaka.

3. Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh didirikan Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidie. Tahun 1564 Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alaudin al-Kahar (1537-1568). Sultan Alaudin al-Kahar menyerang kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor, namun kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Alaudin Riayat Syah datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta ijin berdagang di Aceh.
Penggantinya adalah Sultan Ali Riayat dengan panggilan Sultan Muda, ia berkuasa dari tahun 1604-1607. Pada masa inilah, Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh, tapi usaha ini tidak berhasil. Setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607-1636, kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Banyak terjadi penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh seperti Deli (1612), Bintan (1614), Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang dan Kedah (1615-1619).
Gejala kemunduran Kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani (Sultan Iskandar Sani) yang memerintah tahun 1637-1642. Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri. Dalam masa pemerintahannnya yang singkat, empat tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera, hukum syariat Islam ditegakkan, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer.
Pada masa Iskandar Sani ini, ilmu pengetahuan tentang Islam juga berkembang pesat. Kemajuan ini didukung oleh kehadiran Nuruddin ar-Raniri, seorang pemimpin tarekat dari Gujarat, India. Nuruddin menjalin hubungan yang erat dengan Sultan Iskandar Sani. Maka dari itu, ia kemudian diangkat menjadi mufti (penasehat) Sultan. Pada masa ini terjadi pertikaian antara golongan bangsawan (Teuku) dengan golongan agama (Teungku).
Seusai Iskandar Sani, yang memerintah Aceh berikutnya adalah empat orang sultanah (sultan perempuan) berturut-turut. Sultanah yang pertama adalah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), janda Iskandar Sani. Kemudian berturut-turut adalah Sri Ratu Naqiyatuddin Nurul Alam,Inayat Syah, dan Kamalat Syah. Pada masa Sultanah Kamalat Syah ini turun fatwa dari Mekah yang melarang Aceh dipimpin oleh kaum wanita. Pada 1699 pemerintahan Aceh pun dipegang oleh kaum pria kembali. Ketika Sultanah Safiatuddin Tajul Alam berkuasa, di Aceh tengah berkembang Tarekat Syattariah yang dibawa oleh Abdur Rauf Singkel. Sekembalinya dari Mekah tahun 1662, ia menjalin hubungan dengan Sultanah, dan kemudian menjadi mufti Kerajaan Aceh. Abdur Rauf Singkel dikenal sebagai penulis. Ia menulis buku tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu, berjudul Tarjuman al-Mustafid (Terjemahan Pemberi Faedah), buku tafsir pertama berbahasa Melayu yang ditulis di Indonesia. Pada tahun 1816, sultan Aceh yang bernama Saiful Alam bertikai dengan Jawharul Alam Aminuddin. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gubernur Jenderal asal Inggris, Thomas Stanford Raffles yang ingin menguasai Aceh yang belum pernah ditundukkan oleh Belanda. Ketika itu pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Indonesia tengah digantikan oleh pemerintahan Inggris. Pada tanggal 22 April 1818, Raffles yang ketika itu berkedudukan di Bengkulu, mengadakan perjanjian dagang dengan Aminuddin. Berkat bantuan pasukan Inggris akhirnya Aminuddin menjadi sultan Aceh pada tahun 1816, menggantikan Sultan Saiful Alam.
Pada tahun 1824, pihak Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di London, Inggris. Traktat London ini berisikan bahwa Inggris dan Belanda tak boleh mengadakan praktik kolonialisme di Aceh. Namun, pada 1871, berdasarkan keputusan Traktat Sumatera, Belanda kemudian berhak memperluas wilayah jajahannya ke Aceh.
Dua tahun kemudian, tahun 1873, Belanda menyerbu Kerajaan Aceh. Alasan Belanda adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu, Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda. Lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria-wanita, di antaranya Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim.
Perang Aceh ini baru berhenti pada tahun 1912 setelah Belanda mengetahui taktik perang orang-orang Aceh. Runtuhlah Kerajaan Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekah, yang telah berdiri selama tiga abad lebih. Kemenangan Belanda ini berkat bantuan Dr. Snouck Horgronje, yang sebelumnya menyamar sebagai seorang muslim di Aceh. Pada tahun 1945 Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Read More

Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia

Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia

Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipercaya oleh rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Fasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang

Read More

Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara Indonesia.

Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara Indonesia.

1.       Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 agustur 1945 panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama  kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat peting bagi pemerintahan negara republik indonesia yang baru berdiri. Keputusan PPKI adalah :

a)      Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara.

b)      Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemeritahan.

c)       Membentuk komite nasional indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, sejak tanggal 18 agustus 1945 sehari setelah indonesia merdeka, negara republik indonesia telah memilik sistem pmerintahan.

2.       Pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara

Lembaga –lembaga negara yang perlu dan mendesak untuk dibentuk oleh pemerintah pada saat itu adalah :

a.        Pembentukan Lembaga Kementerian (Departemen)

Menteri merupakan jabatan yang memimpin departemen-departemen. Oleh karena itu, pembentukan lembaga kementrian juga diikuti dengan pembentukan departemen-departemen.

b.      Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah

Dalam rapat PPKi tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat, dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dicapai sebagai berikut :

1.       KNI merupakan badan atau lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya pemilu. KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah

2.       PNI dirancang menjadi partai tunggal negara Indonesia, tetapi dibatalkan

3.       BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah        

Komite Nasional Indonesia akhirnya berhasil dibentuk dengan baik. Bahkan selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan juga dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)

c.       Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

 Setelah mendegar laporan panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo, rapat dilanjutkan dengan membahas masalah pertahanan dan keamanan negara. Panitia kecil yang membahas masalah pertahanan dan keamanan negara itu dipimpin oleh Otto iskandardinata. Panitia kecil itu mengusulkan sebagai berikut :

1.       Rencana pembelaan negara dari badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengandung unsur politik perang, tidak dapat diterima

2.       sidang mengusulkan agar Presiden memanggil pemuka-pemuka yang cakap di bidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.

Sidang menerima usul tersebut secara aklamasi. Adapun urusan kepolisian dimasukkan menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri. Peserta sidang mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar kebangsaan dan kepolisian.

3.       Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah provinsi di Indonesia pada awal kemerdekaan sebanyak 8 daerah sebagaimana keputusan Sidang II Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI). Sidang II PPKI ini dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Berikut data 8 provinsi tersebut beserta nama gubernurnya :
1. Provinsi Sumatera                                       : Teuku Mohammad Hasaan
2. Provinsi Jawa Barat                                     : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah                                : R. Panji Surono
4. Provinsi Jawa Timur                                    : R.M. Suryo
5. Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara): Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Provinsi Maluku                                           : Mr. J. Latuharhary
7. Provinsi Sulawesi                                         : R. G.S.S.J. Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan                                    : Ir. Pangeran Mohammad Noor

4.       Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah

Lembaga daerah yang dibentuk adalah :

·         Lembaga Pemerintahan Daerah

·         Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah

·         Lembaga Teknis daerah

Orang yang harus terdapat dalam suatu lembaga daerah adalah :

1.       Wakil kepala daerah

2.       Sekertariat daerah

Read More

Isi dan Dampak KMB bagi Indonesia

Isi Hasil Perjanjian KMB

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia – Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dengan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan suara, hasil yang dicapainya adalah 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggaikan sidang. Dengan demikian, KNIP menerima isi KMB.

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan caIon tunggal, yaitu Ir. Soekarno dan terpilih sebagai Presiden. Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta yang dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.

Dampak dari Perundingan KMB

1. Dampak Positif

KMB telah memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagi bangsa Indonesia karena sebagian besar hasil dari KMB telah berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia, sehingga dampak positifnya pun dapat dirasakan oleh seluru bangsa Indonesia. Adapun dampak dari hasil KMB bagi bangsa Indonesia, antara lain:

• Berhentinya perang antara belanda dan Indonesia 
• Diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh Belanda
• Penarikan mundur tentara-tentara Belanda di seluruh wilayah Indonesia

2. Dampak Negatif

• Tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat
• Hutang Belanda sejak tahun 1942 sampai disepakatinya RIS akan ditangung RIS
• Indonesia menjadi negara bagian RIS yang berada di bawah pengawasan dari pemerintah Belanda

Dengan penyerahan kedaulatan itu, maka secara formal Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang baru akan diserahkan setahun kemudian.

Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda yaitu 27 Desember merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Dan barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda, Ben Bot mengungkapkan “penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama 4 tahun revolusi nasional”, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maafnya.

Read More

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

1.   Faktor Intern (dari dalam)

      a.   Penderitaan rakyat selama penjajahan Belanda

      b.   Adanya deskriminasi rasial

      c.   Adanya Politik Etis

2.   Faktor Extern (dari luar)

      a.   Pengaruh faham-faham baru dari Eropa, seperti : Liberalisme, Demokrasi dan Nasionalisme

      b.   Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904 – 1905), mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia.

      c.   Pengaruh pergerakan nasional negara-negara Asia-Afrika lainnya, seperti : Turki, Mesir, India, Cina dan Filipina.

Read More

Perbedaan teknik a cire perdue dan bivalve

Ketika manusia mulai mengenal logam, mereka telah dapat menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam. Peralatan tersebut seperti peralatan rumah tangga, pertanian, berburu, berkebun dan lain-lain. Dengan meluasnya penggunaan peralatan dari logam, tidak berarti setiap manusia dapat membuat peralatan-peralatan tersebut.

Mengapa? Karena pembuatan peralatan dari logam ini memerlukan seorang ahli dalam bidangnya. Orang ahli membuat alat-alat dari logam disebut undagi, sedangkan tempat membuat alat tersebut disebut perundagian.

Dalam perkembangan teknologi awal ini, masyarakat Indonesia mulai mengenal benda atau peralatan yang berasal dari logam, berupa logam campuran yang disebut dengan logam perunggu yang merupakan logam campuran antara tembaga dan timah.

Masyarakat pada waktu itu telah mengenal teknik pengolahan logam. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teknik Bivalve (Setangkap)

Pada teknik bivalve ini digunakan dua cetakan yang dapat dirapatkan. Cetakan tersebut diberi lubang pada bagian atasnya, kemudian dari tulang tersebut dituangkan logam cair. Bila perunggu sudah dingin, maka cetakan dibuka.

Bila membuat benda berongga, maka digunakan tanah liat sebagai intinya yang akan membentuk rongga setelah tanah liat itu dibuang. Cetakan dengan teknik bivalve ini dapat dipergunakan berkali-kali.

2. Teknik A Cire Perdue (Cetakan licin)

Pembuatan perunggu dengan menggunakan teknik a cire perdue diawali dengan membuat bentuk benda logam dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya. Bentil lilin ini dihias dengan berbagai pola hias. Bentuk lilin yang sudah lengkap dibungkus lagi dengan tanah liat yang lunak dengan bagian atas dan bawah diberi lubang.

Dari lubang atas dituangkan perunggu cair dan dari lubang bawah mengalirlah lilin yang meleleh. Bila perunggu yang dituangkan sudah dingin, maka cetakan tersebut dipecah untuk mengambil benda yang sudah jadi. Cetakan dengan teknik a cire perdue hanya dapat dipergunakan sekali saja.

Read More

Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang

Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang 

Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa. Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya (Malaysia). Berikut ini Organisasi Organisasi Semi Militer Bentukan Jepang:

  

Seinendan (Barisan pemuda)

Seinendan merupakan organisasi pemuda yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Seinendan merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat semimiliter. Organisasi tersebut langsung berada di bawah pimpinan gunseikan. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, sebenarnya maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang.

Pada awalnya, Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusaia antara 15-25 tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada awalnya anggota Seinendan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang.

Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, dalam pembentukan Keibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Keibodan, karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Selain Jawa, kedua badan tersebut juga dibentuk di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan angkatan laut. Di Sumatra, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan terdapat badan serupa yang disebut Borneo Konan Hokokudan. Selain golongan pemuda, juga dilakukan pengorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai (himpunan wanita). Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Wanita-wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.

Syuisyintai (Barisan Pelopor)

Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semimiliter ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sedangkan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Para pemuda dikerahkan untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis. Di dalam pidatonya, para tokoh nasionalis selalu menyelipkan kata-kata untuk membangkitkan semangat cinta tanah air di kalangan para pemuda.
Fujinkai (Barisan Wanita)
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang.

Hizbullah

Pada tanggal 15 Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (tentara Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishintai. Hizbullah mempunyai tugas pkok, yaitu sebagai berikut :

·                     Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program, antara lain : melatih diri, jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya.; membantu tentara Dai Nippon; menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh; menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang.

·                     Sebagai pemuda Islam dengan tugas dan program, antara lain : menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam, dan membela agama dan umat Islam Indonesia.

Read More

Perlawanan Legal Pada Masa Pendudukan Jepang

Perlawanan Legal Pada Masa Pendudukan Jepang
Dalam menyebarkan propagandanya dapat memikat hati rakyat Indonesia dan pemerintahan Jepang di Indonesia berhasil membentuk badan-badan resmi. Dengan menggandeng pemimpin-pemimpin Indonesia diharapkan rakyat secara kooperatif membantu kepentingan Jepang dalam usahanya membentuk “Per-semakmuran Bersama Asia Raya”. Dalam peranannya sebagai sarana propaganda, secara tidak langsung badan-badan resmi tersebut dijadikan sarang gerakan-gerakan dan penyebaran ide-ide kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain:

1.Gerakan Tiga A
Dalam rangka mempersatukan orang-orang Asia yang pro Jepang pemerintahan pendudukan Jepang membuat berbagai macam propaganda. Propaganda ini dilaksanakan tidak lama setelah Jepang menduduki pulau Jawa. Tujuan utama dari organisasi ini adalah mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan perang di Jepang . Dengan semboyan dan semangat Tiga A, yang isinya antara lain: ”Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, pemerintah pendudukan berharap agar rakyat Indonesia sepenuhnya berdiri sepenuhnya dan bersatu dengan pemerintahan tentara Jepang dalam rangka melawan Sekutu. Gerakan Tiga A diketuai oleh Mr Syamsuddin seorang tokoh Parindra yang dibantu oleh tokoh Parindra lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Mohammad Saleh.

Kampanye propaganda Intensif dimulai untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan dalam perang yang luhur sesuai dengan semangat Hako-Ichiu. Untuk itu mereka mulai mempekerjakan orang-orang Indonesia dan menggunakan film, drama, wayang, dan radio untuk menyebarkan berbagai propaganda. Akan tetapi propaganda ini sering menemui kegagalan. Hal ini disebabkan adanya kenyatan bahwa selama pendudukan Jepang terjadi berbagai kekacauan ekonomi, teror polisi militer (kempeitai) kesombongan dan kekejaman orang Jepang, kerja paksa, pemerkosaan, pemukulan, serta kewajiban untuk menghormat kepada setiap orang Jepang.

2.PUTERA
Setelah gerakan Tiga A dibubarkan maka pada tanggal 9 Maret 1943 dibentuklah sebuah organisasi penggerak massa yang terkenal dengan nama ” Pusat Tenaga Rakyat” atau yang sering disebut dengan PUTERA. PUTERA ini dipimpin oleh empat orang pemimpin yang dikenal sebagai empat serangkai yang terdiri atas:

a.Ir. Soekarno atau yang lebih akrab dikenal sebagai ”Bung Karno”.
b.Drs. Mohammad Hatta yang lebih akrab dikenal dengan panggilan ”Bung Hatta”.
c.Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendiri Taman Siswa.
d.Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh pendiri Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang kemudian berganti menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI).

Inti dari pembentukan organisasi ini adalah untuk memperlancar usaha-usaha perang Jepang akan tetapi keberadaan PUTERA ini dimanfaatkan oleh para pemimpin kita sebagai alat untuk membentuk jiwa nasionalisme dihati rakyat Indonesia dan mengobarkan semangat kemerdekaan serta anti penjajahan. Lambat laun Jepang menyadari bahwa keberadaan PUTERA sangat menguntungkan pihak Indonesia dan kurang begitu menguntungkan bagi usaha-usaha peperangan Jepang. Berdasarkan hal itulah PUTERA dibubarkan.

Sebelum dibubarkannya PUTERA terjadi perkembangan dalam kebijak-sanaan pemerintah pendudukan Jepang terhadap status Indonesia, per-kembangan itu antara lain:

1. Pernyataan Perdana Menteri Jepang yaitu; Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 mengenai diberikannya partisipasi politik bagi orang Indonesia.

2. Maklumat Perdana Menteri Koiso (pengganti Tojo) pada tanggal 9 September 1944 bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dikemudian hari.

3.Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)
Pada tanggal 1 Maret 1944 tentara Jepang secara resmi mendirikan Jawa Hokokai atau Perhimpuan Kebaktian Rakyat Jawa sebagai pengganti PUTERA. Berbeda dengan PUTERA Jawa Hokokai ini dipimpin sendiri oleh Kepala Pemerintahan Militer Jepang (Gunseikan). Inti dari dibentuknya perhimpunan ini adalah menonjolkan sifat kebaktian pada Jepang.

Sementara itu kekuatan tentara Jepang dalam Perang Pasifik mulai melemah. Jepang mulai bersifat defensif. Untuk itu Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat untuk menahan serangan tentara Sekutu yang semakin dahsyat.

Untuk mengawasi setiap gerak kaum nasionalis pemerintah Jepang mendirikan Rukun Tetangga (RT) atau ”Tonari Gumi” pada tanggal 8 Januari 1944. Sebagai alat organisasi Jawa Hokokai tujuan Rukun Tetangga bukan hanya mengawasi saja tetapi mempunyai fungsi ganda yaitu menyampaikan perintah dari pemerintah kepada rakyat, khususnya untuk keperluan perangnya dan untuk melaporkan situasi di tingkat desa atau untuk memata-matai rakyat atau pemimpinnya.

Read More

Pembagian wilayah Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia

Pembagian Wilayah Militer

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administrative Indonesia atas tiga daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat (Rikugun) Dan Angkatan Laut (Kaigun). Ketiga daerah tersebut adalah:

Ø   Daerah Jawa Dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keenambelas)

Ø   Daerah Sumatra Dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Di Singapura yang berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keduapuluh Lima).

Ø   Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua yang berada dibawah kendali Angkatan Laut Jepang (Armada Selatan Kedua)

Ketiga wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando panglima besar tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam.

Selain membagi Indonesia atas tiga wilayah militer, Jepang juga melakukan beberapa langkah untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Di antaranya, menyangkut beberapa tokoh politik Indonesia. Dalam struktur pemerinthan Jepang di Indonesia seperti Husein Djajadiningrat, Sutardjo Kartohadikoesoemo, R.M Soerjo, Dan Prof. Soepomo. Pengngkatan ini dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia bagi kepentingan perang Jepang serta untuk membantu kebutuhannya akan pegawai.

b.      Susunan Pemerintahan Jepang

Susunan pemerintahan Jepang adala:

Ø  §  Gunshiereikan (panglima tentara Jepang) dijabat oleh hitoshi imamura

Ø  §  Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dijabat oleh seizaburo okasaki

Ø  §  Gunseinbu (koordinator pemerintahan militer setempat) dijabat oleh semacam gubernur.

Pada setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat.Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, tetapi kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan menggunakan terpedo. Oleh karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia.  Hal itu tentunya menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan suasana kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi diangkat sebagai pembantu wakil gubernur.Pada tanggal 19 April 1942, diangkat residen-residen berikut ini :

Ø  Ø  R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)

Ø  Ø  R.A.A Surjadjajanegara di Bogor

Ø  Ø  R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)

Ø  Ø  Pangeran Ario Suriadi di Cirebon

Ø  Ø  R.A.A Surjo di Pekalongan

Ø  Ø  R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.

Di kota Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam undang-undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besardan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942, kalender Masehi sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hariraya Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal itu tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syu dan tokubutsu syi. Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negara. Pengikut sertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Prof.Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen (syucokan) di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam macam departemen (bu), yaitu berikut ini:

·         Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)

·         Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan danKebudayaan Departemen Dalam Negeri)

·         Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)

·         Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)

·         Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)

Badan Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan milite

Read More