Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pada Awal Era Reformasi

Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pada Awal Era Reformasi

Era keterbukaan dan demokratisasi di era reformasi ternyata tidak diikuti suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Apabila dalam kehidupan politik tejadi konflik vertikal, maka dalam kehidupan masyarakat bawah terjadi konflik horizontal. Konflik ditandai dengan pertentangan antarkelompok etnis di berbagai daerah. Kasus paling menonjol, yaitu bentrokan antaretnik di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Konflik tersebut sangat kompleks dan dilatarbelakangi masalah-masalah sosial ekonomi, dan agama.

Konflik antarkelompok etnis dan agama di masa krisis ini telah menambah penderitaan warga. Krisis ekonomi telah diperburuk dengan krisis hubungan sosial antara kelompok masyarakat. Sejak konflik terjadi pada 1997, tercatat sejumlah 1.247.449 orang pengungsi Indonesia di negerinya sendiri. Kamp-kamp pengungsi tersebar di berbagai daerah dan memperlihatkan bahwa penderitaan warga bertambah parah akibat kejadian tersebut. Dari dua puluh daerah tempat pengungsian, Provinsi Maluku merupakan daerah paling banyak menampung pengungsi dari daerahnya sendiri. Tercatat 300.000 orang pengungsi di Maluku dan 125.5000 orang pengungsi di Maluku Utara.

Di tempat tersebut, mereka, mengalami penderitaan yang berat karena serba kekurangan fasilitas sanitasi, bahan makanan serta, sarana tempat tinggal. Buruknya lingkungan menyebabkan munculnya berbagai penyakit, seperti demam, tifus, penyakit kulit, diare, dan kekurangan gizi. Adapun anak-anak usia sekolah tidak mendapat kesempatan mendapat pendidikan formal. Sulit dibayangkan bagaimana nasib masa depan anak-anak pengungsi tersebut ketika masa keciInya tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintahan, di era reformasi yang sedang krisis ini tampaknya tidak memiliki cukup dana untuk mengatasi sejuta lebih pengungsi warganya.

Kemiskinan dan kesengsaraan warga pada era krisis telah mendorong mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak krisis pada 1997 terjadi 14 kali penjarahan perkebuhan oleh warga, terutama di Jawa Timur. Mereka menjarah perkebunan kayu jati, kakau yang siap panen, kopi, dan kelapa sawit. Warga juga melakukan pendudukan lahan perkebunan yang dianggap merupakan hasil jarahan para pengusaha di era Orde Baru.

Pada Juli 1998 terjadi pendudukan lahan petemakan di Tapos, Bogor, Jawa Barat yang dimiliki mantan Presiden Soeharto. Demikianjuga pendudukan lahan di Lampung pada Agustus 1998 tejadi pengkaplingan 1.400 hektar lahan yang dimiliki putra sulung Presiden Soeharto. Pendudukan tersebut berakhir setelah aparat keamanan turun tangan.

Penjarahan tambak udang mengindi-kasikan adanya kekerasan warga serta kesenjangan ekonomi antara industri modem dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah. Warga merasa tersisih dan tidak mendapat apa-apa dari lahan yang dulu mereka miliki setelah berubah menjadi tambak udang. Tambak tersebut dikelola secara modem dan mendatangkan keuntungan besar bagi pengusaha, sementara masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.  Kenyataan yang terjadi kemudian adalah munculnya keluarga-keluarga miskin yang kurang gizi.

.

Krisis ekonomi berdampak pada masalah pendidikan. Semasa krisis, banyak orangtua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Antara 1997- 2002, hampir 5 persen anak usia sekolah dari semua tingkat mengalami putus sekolah. Penyebabnya, antara lain semakin mahalnya biaya pendidikan sehingga banyak orangtua yang tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan serta kesulitan pembiayaan sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini bertujuan untuk:

a.    memulihkan kecukupan pangan,

b.    menciptakan kesempatan kerja,

c.     memulihkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan

d.    memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.

Program yang diluncurkan pada, 1998 tersebut didanai dari APBN serta pinjaman luar negeri. Program ini telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin yang menjadi sasaran program ini. MisaInya, masyarakat dilibatkan dalam program budidaya ayam^. buras, tambak udang, beasiswa serta dana bantuan operasional bagi sekolah-dasar dan menengah serta bidang kesehatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua program mencapai sasarannya. Penyebabnya, korupsi dalam bentuk kesalahan prosedur, penyelewengan, dan kesalahan administrasi.

Pada tanggal 9 April 2009 dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih calon legislatif angota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 38 partai politik. Penetapan hasil Pemilu yang diperoleh 38 partai peserta pemilu nasional itu dibacakan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary pada Sabtu malam 9 Mei 2009. Jumlah suara sah 104.099.785 (60,78%), suara tidak sah 17.488.581 (10,21%) dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.076 (29.01%). Jadi total suara tidak sah dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 67.165.657 atau 39,26% dari jumlah  pemilih

terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yakni 171.265.442 pemilih. Belum lagi ditambah puluhan juta pemilih yang terpaksa Golput karena tidak terdaftar dalam DPT. Jumlah suara sah yaitu 104.099.785, lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif 2004. Pada pemilu 5 April 2004, jumlah suara sah yaitu 113.462.414. Berdasarkan perhitungan suara sah itu, KPU telah mensahkan perolehan suara parpol untuk DPR periode 2009-2014 dari 33 provinsi dengan 77 daerah pemilihan (dapil).

Partai Demokrat meraih suara terbanyak (pemenang) dengan meraih suara nasional 21.703.137 (20,85%) dan memperoleh 148 kursi DPR atau 26,43% dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi. Disusul Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%) dan mendapatkan 108 kursi DPR (19,29%), PDI Perjuangan 14.600.091 (14,03%) suara dan 93 kursi (16,61%), PKS 8.206.955 (7,88) suara dan 59 kursi (10,54%), PAN 6.254.580 (6,01%) suara dan 42 kursi (7,50%), PPP 5.533.214 (5,32%) suara dan 39 kursi (6,96%), PKB 5.146.122 (4,94%) suara dan 26 kursi (4,64%), Gerindra 4.646.406 (4,46%) suara dan 30 kursi (5,36%), dan Hanura 3.922.870 (3,77%) suara dan 15 kursi (2,68%). Hanya sembilan Parpol tersebut yang lolos parliamentary threshold 2,5%.

Penghitungan suara dari hasil pemilu legislatif ini juga terlibat beberapa lembaga survei seperti LSI (Lembaga Survei Indonesia), LSN (Lembaga Survei Nasional), dan Cirus yang melakukan penghitungan cepat (quick count). Hasil quick count dari beberapa lembaga survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU. Dengan disahkannya hasil perolehan kursi dan suara nasional, itu partai politik akan memastikan langkah koalisinya menuju pemilihan presiden. Sesuai ketententuan partai atau gabungan partai yang memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional, berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran Capres-Cawapres dimulai 11 Mei sampai 16 Mei 2009.

Setelah saling menjajagi persamaan visi dan misi setiap partai politik yang lolos ke Senayan untuk berkoalisi dalam pemerintahan, akhirnya terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2009. Ketiga pasangan tersebut adalah pasangan Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra (Mega-Pro) dengan nomor urut 1, pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Boediono mantan Gubernur BI (SBY-Berbudi) dengan nomor urut 2, serta pasangan Jusuf Kalla dari Partai Golkar dan Wiranto dari Partai Hanura (JK-Win), dengan nomor urut 3.

Posted in: materikelasxii