Nasionalisasi Ekonomi (dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin)

a.     Nasionalisasi De Javasche Bank

         Pada masa berlakunya demokrasi liberal (1951), kebijaksanaan ekonomi dan keuangan ditinjau kembali karena pada sektor moneter, Indonesia masih lemah. Hal tersebut disebabkan ekspor Indonesia masih mengandalkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan sektor-sektor lain masih kurang. Perusahaan-perusahaan besar dan bank yang ada pada umumnya masih dikuasai oleh orang-orang Belanda. Untuk mengatasi masalah moneter tersebut, pemerintah RI sejak masa Kabinet Soekiman, melakukan penataan lembaga-lembaga keuangan negara yaitu dengan menasionalisasikan De Javasche Bank yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda menjadi Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keterangan Pemerintah tanggal 28 Mei 1951 di depan DPR, yang  mengemukakan rencana pemerintah mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

         Pada tanggal 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 118 tanggal 2 Juni 1951. Tugas panitia tersebut adalah mengajukan usul mengenai nasionalisasi serta merencanakan undang-undang yang baru mengenai Bank Sentral. Kemudian pemerintah mengangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi.

b.     Program Ekonomi Gerakan Benteng dan Ali Baba

1)     Program Gerakan Benteng

         Program Ekonomi Gerakan Benteng adalah suatu cara untuk memperbaiki struktur perekonomian negara Indonesia dari sistem ekonomi warisan kolonial ke sistem ekonomi nasional melalui suatu gerakan konfrontasi ekonomi nasional. Dikatakan konfrontasi ekonomi karena bertujuan melindungi atau “membentengi” para pengusaha pribumi dalam rangka membangun ekonomi bangsa, serta untuk mendorong para pengusaha Indonesia supaya dapat berkembang maju, dapat bersaing dengan para pengusaha asing (keturunan Cina) yang pada waktu itu memonopoli perdagangan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan mengubah struktur ekonomi warisan kolonial menjadi ekonomi nasional, khususnya di bidang perdagangan.

         Pencetus dari program Gerakan Benteng ini yaitu Dr. Sumitro Djojohadikusumo ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Ia berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Karena pada waktu itu pegusaha pribumi pada umumnya memiliki modal yang lemah, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam pembangunan ekonomi nasional. Mereka harus dibimbing dan diberi bantuan kredit modal. Selama tiga tahun (1950-1953) lebih kurang 700 pengusaha bangsa Indonesia, seperti kelompok pengusaha keluarga Bakri, Hasjim Ning, dan lain-lain mendapat bantuan kredit dari Program Gerakan Benteng.

Walaupun bantuan telah diberikan, namun tetap saja ditemukan beberapa kendala sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak tepat pada sasarannya. Kendala-kendala tersebut di antaranya; pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata lamban untuk berpikir dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah itu kepada pola hidup konsumtif dan ingin cepat mendapatkan keuntungan serta belum bisa bersaing dengan para pengusaha keturunan Cina dalam berusaha. Bantuan tersebut ternyata tidak efektif dengan banyaknya kredit macet, akibatnya defisit negara semakin meningkat.

        

2)     Program Ali-Baba

         Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, diperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sebutan "Program Ali-Baba" yaitu sistem kerjasama usaha antara pengusaha swasta pribumi (Ali) dengan pengusaha swasta asing khususnya Cina keturunan (Baba). Sistem ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Mr. Ishaq Tjokrohadisuryo yang bertujuan memajukkan nasib pengusaha pribumi. Jadi, sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijaksanaan “Indonesiasisasi”, yakni kebijaksanaan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta pribumi. Dalam rangka memajukkan ekonomi Indonesia pengusaha pribumi harus bekerjasama dengan pengusaha non pribumi khususnya pengusaha keturunan Cina yang telah berpengalaman dalam usaha. Dalam rangka program ini pemerintah seperti halnya dalam program ekonomi Gerakan Benteng, memberikan bantuan kredit dari Bank.

         Tetapi program ekonomi ini, juga terdapat kelemahan diantaranya para pengusaha pribumi tidak memiliki pengalaman yang cukup luas dibidang ekonomi bila dibandingkan dengan pengusaha non pribumi. Pengusaha pribumi cenderung tidak mampu melakukan persaingan dengan pengusaha asing. Bahkan dengan program ini, pengusaha pribumi hanya dijadikan “batu loncatan” bagi pengusaha asing untuk mendapatkan kredit dari bank.

         Kalau disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk menata kehidupan ekonomi sejak proklamasi kemerdekaan sampai berlakunya percobaan sistem liberal mengalami banyak kendala. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

(1)   Struktur ekonomi yang berat sebelah, yaitu terlalu menggantungkan diri pada hasil-hasil pertanian, khususnya perkebunan untuk di ekspor ke negara lain. Sedangkan potensi yang lainnya tidak digali dan dimanfaatkan secara optimal. Melimpahnya Sumber Daya Alam tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia Indonesia yang masih lemah dan dana yang minim.

(2)   Munculnya gangguan stabilitas keamanan baik yang datangnya dari luar (pihak Belanda) maupun dalam negeri (gerakan separatisme), sangat berpengaruh terhadap kelancaran perkembangan ekonomi, sedangkan operasi penanggulangan keamanan memerlukan biaya yang besar dan merupakan sumber defisit negara.

(3)   Instabilitas politik pemerintahan, yang ditandai dengan seringnya pergantian kabinet sehingga menyebabkan masing-masing kabinet membuat program-program sendiri yang berdasarkan tuntutan golongan atau pendukungnya.

Posted in: materikelasxii